Infografis
Suara.com - Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto -Sandiaga Uno menagih janji TNI - Polri untuk netral saat Pemilu 2019. Para Sekjen pendukung Prabowo - Sandiaga itu meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengkoordinir anggotanya agar tetap berlaku netral.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menerangkan, pernyataan tersebut hasil dari rapat rutin para Sekjen selama masa tenang Pemilu 2019 yang akan berlangsung besok.
“Kami tetap berharap dan mengimbau kepada Kapolri, kepada panglima TNI yang telah menjanjikan netralitas aparat di bawahnya di dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden yang akan dating,” ujar Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Senin (15/4/2019) kemarin.
Muzani mengatakan, netralitas TNI - Polri saat Pemilu merupakan ujian dalam menjunjung tinggi demokrasi. Ujian tersebut dinilai berat karena TNI-Polri disebutnya harus bisa menahan godaan kekuasaan. Muzani berharap TNI-Polri bersikap netral dimanapun mereka ditempatkan.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2019, Rupiah Diprediksi Bakal Terus Perkasa Terhadap Dolar AS
“Ujian terhadap netralitas ini tidak ringan, karena godaan terhadap kekuasaan begitu terasa dan begitu berat. dan kami berharap TNI dan Polri tidak tergoda dengan ujian dan iming iming apapun,” kata Muzani.
Sementara koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengamini pernyaataan para Sekjen. Ia mencontohkan kasus pencoblosan surat suara di Malaysia yang membutuhkan netralitas aparat hukum dalam menanganinya.
Menurut Dahnil, WNI di luar negeri sudah melakukan perlawanan adanya dugaan kecurangan Pemilu. Di dalam negeri, ia berharap perlawan serupa terjadi, sehingga ia membutuhkan netralitas dari para TNI, Polri, dan penegak hukum lainnya.
“Penekanan para sekjen netralitas aparatur hukum kita butuhkan. Netralitas polisi, tentara, jaksa dan semuanya kita butuhkan,” pungkas Dahnil.
Baca Juga: Pemilu 2019, Menhan: Rp 25 Triliun Untuk Pemilu Bukan Marah - marahan
