Ada Penusukan dan Pelecehan Seksual, TransJakarta Timbang Tambah CCTV

Senin, 15 April 2019 | 20:05 WIB
Ada Penusukan dan Pelecehan Seksual, TransJakarta Timbang Tambah CCTV
Bus Transjakarta melintas di sekitar Bunderan HI, Jakarta, Kamis (26/7). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengusulkan bus Transjakarta digratiskan diakhir pekan saat perhelatan Asian Games 2018 pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang. [suara.com/Muhaimin A Untung]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono menyebut sudah ada kamera pengawas (CCTV) di Halte TransJakarta. Namun pihaknya akan mempelajari jika ada usulan penambahan kamera pengawas (CCTV) di halte Transjakarta.

Pernyataan Agung menyusul soal keamanan Transjakarta yang menjadi sorotan dengan adanya 2 kasus kriminal terakhir kali perempuan nyaris jadi korban pecehan seksual di bus serta kasus penusukan yang dilakukan Sudirman (51) pada seorang penumpang bus Transjakarta di Jakarta Timur.

"Sebenarnya CCTV ada di halte-halte. (CCTV) Kita akan pelajari lagi," ujar Agung di Balai Kota, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Namun yang terpenting kata Agung yakni membangun kesadaran kepada masyarakat dan pelanggan dalam hal menjaga keamanan.

Baca Juga: Ada Penusukan dan Pelecehan Seksual di TransJakarta, Harus Tambah CCTV

"Sebenarnya memang yang paling penting ditambah adalah membangun kesadaran warga dan kesadaran pelanggan untuk ikut menjaga keamanan. Karena memang kalau kita mengandalkan CCTV perlu reaksi atau tenaga keamanan untuk semua titik juga nggak mungkin," kata dia.

"Juga di titik yang central kita lihat selalu ada tenaga pengamanan kita, tapi untuk semuanya misalkan secara sekaligus nggak akan semudah itu. Jadi pengamanan lewat proses edukasi pelanggan," sambungnya.

Agung juga mengklaim terkait pengamanan pihaknya sudah bekerja sama dengan aparat keamanan seperti TNI.

"TransJakarta mengenai tenaga pengamanan bekerja sama dengan elemen dari tentu dari internal, tapi juga ada dari didukung dari TNI, marinir dan itu kita tentu tidak akan elaborasi karena strategi keamanan kita,"

Ketika ditanya apakah perlu adanya peta rawan, Agung menuturkan pihaknya akan mempelajari usulan tersebut. Menurutnya, aparat kepolisian yang berwenang yang menentukkan rawan atau tidaknya suatu tempat.

Baca Juga: Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Al-Mubarok

"Kita pelajari dulu. Sebenarnya yang berwenang untuk mengatakan peta aman rawan bukan dari TransJakarta tapi polisi," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI