BPN Bantah Rapat Penangkapan Massal Lawan Politik Jika Prabowo Menang

Senin, 15 April 2019 | 17:27 WIB
BPN Bantah Rapat Penangkapan Massal Lawan Politik Jika Prabowo Menang
apres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa para wartawan setibanya di lokasi debat Pilpres 2019 putaran kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat itu mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri. [Antara Foto/Rivan Awal Lingga/hp]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Peserta rapat tersebut hadir sejumlah purnawirawan TNI, petinggi partai beserta aktivis. Seperti Letjen TNI (purn) Yohannes Suryo Prabowo, Letnan Jenderal TNI (purn) Yunus Yosflah (Wakil Ketua Dewan Penasihat), Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy Purdijanto (Wakil Ketua Dewan Penasihat), Mayjen (Purn) Glenny Kairupan (Direktur Penggalangan) dan yang lainnya.

Selain itu ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Arief Puyouno juga turut hadir. Dalam laporan itu disampaikan bahwa Prabowo berkomitmen untuk menghancurkan radikalisme di Indonesia. Di sana ia disebutkan sudah bekerjasama dengan Amerika Serikat, Singapura dan Australia yang dinilai sudah memberikan sinyal dukungan untuk Prabowo - Sandiaga.

Berikut ialah notulensi rapat tersebut:

1. Komjen Pol (Purn) Moch Sofjan Jacoeb sudah ditunjuk utuk menentukan siapa yang akan diusulkan ke DPR oleh Presiden terpilih untuk menjabat sebagai Kapolri baru. Kapolri yang ditunjuk adalah sosok yang tegas dan nasionalis sejati, namanya tentu belum dlsebut dalam rapat itu. Tugas pertama Kapolri baru ada|ah melemahkan gerakan HTI dan FPI; menangkap ulama-ulama radlkal untuk menunjukkan pada Amerika dan sekutu bahwa Prabowo-Sandi tegas mengatakan radikalismeme dan terorisme di Asia Tenggara.

Baca Juga: Allan Nairn Bongkar Rapat Prabowo Akan Lakukan Penangkapan Massal

2. Mayor Jenderal Anfin Seman diberi tugas untuk menyusun daftar nama yang cocok untuk menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara; perombakan besar-besaran dl tubuh BIN akan mengarah pada agenda penyerangan terhadap Iawan politik dan pelumpuhan kelompok HTI, FPI, JAD, dan yang setara dengan itu.

Tugas Iain dari BIN nanti adalah melemahkan partai koalisi untuk meningkatkan dominasi Gerindra dalam pemerintahan: PKS dan Partai Demokrat akan digembosi habis-habisan melalui berbagai kasus korupsi lama dan yang baru. Para petinggi partai akan dipenjara karena korupsi. Dengan begitu, Prabowo tampak sebagai presiden yang kuat dan tegas dalam menegakkan hukum.

3. Gatot Nurmantyo diberi kepercayaan untuk menentukan siapa Panglima TNI yang baru; Peran Angkatan Darat akan diperkuat seperti pada jaman Orde Baru

4. Fadli Zon dan Fahri Hamzah ditugaskan untuk menentukan siapa Jaksa Agung baru. Tugas utama Jaksa Agung baru adalah mengadili sebanyak-banyaknya lawan politik dari PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP.

5. KPK harus dikendalikan dengan memperkuat peran kelompok Bambang Widjayanto; para komisoner KPK akan diserang dengan berbagai isu oleh orang dalam untuk menjatuhkan mereka di tengah jalan lalu Prabowo akan mengendalikan siapa kandidat komisioner yang baru. Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang adalah tiga target utama dalam operasi pengendalian KPK pasca-pemilu. Ketiga pimpinan KPK ini dinilai oleh kubu Prabowo pro kepada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Baca Juga: JK: Strategi Pajak Ala Prabowo - Sandi Bakal Kurangi Penerimaan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI