Infografis
Suara.com - Film Sexy Killer dituduh menggiring masyarakat untuk tak memilih alias menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tuduhan itu mencuat lantaran film dokumenter itu telah membeberkan nama-nama pemegang saham dari perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan yang menggarap proyek pembangkit listrik.
Para pengusaha tersebut terlibat langsung dengan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang sedang berkontestasi dalam Pilpres 2019. Di film ini juga menjabarkan nama-nama elite partai politik yang menjadi tim kampanye kedua kubu, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN).
Produser film Sexy Killer, Didit Haryo Wicaksono menampik tuduhan tersebut. Sebaliknya, menurut penggiat lingkungan dari Greenpeace Indonesia itu, film Sexy Killer mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas.
"Jadi kalau respons semacam, film ini mendorong untuk golput. Enggak benar sama sekali. Di film ini sama sekali kita tidak mengajak publik untuk tidak memilih, tapi kita mengajak publik untuk lebih cerdas dalam memilih. Keputusan tetap ada di tangan masyarakat," kata Haryo kepada Suara.com, Senin (15/04/2019).
Baca Juga: Olga Lydia Beri Saran, Nonton Ave Maryam Harus Konsentrasi
Haryo menambahkan, semua data yang ditampilkan dalam bagan di film dokumenter tersebut telah melalui riset yang sangat kuat. Data-data itu ditunjukkan untuk memberi tahu masyarakat tentang adanya permasalahan energi yang serius di negeri ini. Permasalahan itu, tak lepas dari oligarki kekuasaan para penguasa maupun yang hendak berkuasa di masa yang akan datang.
Bagan itu diharapkan dapat membantu masyarakat memetakan permasalahan yang ada. Selain itu, masyarakat diharapkan sadar bahwa permasalahan ini cukup besar dan membutuhkan kekuatan masyarakat untuk membuat perubahan.
Proses editing film ini bertepatan dengan masa jelang kampanye. Hal ini menjadi momen tersendiri untuk membuka mata masyarakat tentang pilihan-pilihan yang ada.
Haryo juga menyatakan, pembuatan film ini bebas dari unsur politik. Bahkan, Haryo mengatakan selama penggarapan film ini tak sampai mengeluarkan uang. Menurutnya, film ini lahir dari inisiatif Dandhy Dwi Laksono dan tim Watchdoc.
"Jadi di film ini kita sama sekali tidak mengeluarkan uang. Kita tidak membayar Watchdog untuk membuat film itu. Inisiatif film ini lahir dan tumbuh dari Watchdoc sendiri sebenarnya," kata dia.
Baca Juga: Romahurmuziy Masih Dirawat di RS, Belum Tentu Nyoblos di Rutan KPK
Dalam perjalanannya, terjadi kolaborasi antara Watchdoc dengan Greenpeace Indonesia dan beberapa pihak lain, terutama dalam penyediaan data dan survei. Data-data yang ada di Greenpeace dibagikan kepada Watchdog dan diramu menjadi sebuah film.
