Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) kota setempat belum menertibkan alat peraga kampanye (APK) di kota tersebut
Ketua awaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir mengatakan pihaknya hanya baru menyisir keberadaan APK yang ada di Kota Jayapura, Sabtu (14/4/2019) malam.
"Tadi malam kami hanya melakukan penyisiran saja di beberapa titik di Kota Jayapura," kata Frans kepada Antara di Jayapura, Minggu (14/4/2019)
"Rencananya kami bersama Satpol PP Kota Jayapura dan trantib melakukan penertiban APK ini pada Senin (15/4). Kalau misalnya banyak, kita agendakan dua hari yakni Senin-Selasa (15-16/4)," sambungnya.
Baca Juga: Ketua DPR : Manfaatkan Masa Tenang untuk Mantapkan Pilihan
Lanjut dia, pihaknya berencana akan membagi dua kelompok untuk melakukan penyisiran dan penertiban APK di Kota Jayapura. Kelompok pertama melakukan penertiban di wilayah Jayapura Utara.
kemudian kelompok kedua mulai dari Distrik Abepura hingga Distrik Muara Tami yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, lebih khusus di sepanjang jalan protokol.
"Kalau APK yang berada di masing-masing lingkungan, kami mohon kepada partai untuk membersihkan itu sendiri sesuai ketentuan," katanya.
Frans mengatakan, seharusnya APK di Kota Jayapura sudah dibersihkan, namun aturan di Kota Jayapura bahwa lingkup pemerintahan Kota Jayapura tidak bisa melakukan aktivitas kantor pada Minggu, sehingga Trantib dan Satpol PP Kota Jayapura tidak bisa turun dan melakukan penertiban.
"Kami sudah koordinasi dengan Trantib dan Satpol PP tapi mereka sampaikan bahwa tidak bisa melakukan penertiban pada Minggu, karena libur kebanyakan nasrani sehingga penertiban tidak bisa dilakukan sehingga akan dilakukan pada Senin," katanya.
Baca Juga: Umrah di Makkah, Jokowi dan Iriana Diundang ke Istana Raja Salman
Hanya saja, kata dia, Bawaslu hanya mensortir baliho yang hendak dibersihkan, kemudian surat ke partai untuk melakukan pembersihan sendiri di lingkungannya juga sudah kami lakukan. Jadi apabila masih ada maka mungkin tindakan kami yaitu melakukan penertiban," katanya.
