Infografis
Suara.com - Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga meminta Bawaslu RI untuk menindaklanjuti kasus amplop serangan fajar politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. BPN meminta Bawaslu untuk menelusuri rencana serangan fajar yang telah disiapkan Bowo pada 400 ribu amplop berisi uang.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo - Sandiaga, Hasim Djojohadikusumo meminta Bawaslu untuk menelusuri apakah rencana serangan fajar Bowo ada keterlibatan dengan salah satu paslon di Pilpres 2019.
"Kami minta ditindaklanjuti kasus korupsi dari caleg tertentu. Yang saya sebut Bowo Sidik karena tertangkap 400 ribu amplop yang isinya Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu," ujar Hasim di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).
"Yang bersangkutan juga sebut (dugaan keterlibatan) beberapa petinggi, Pak Nusron Wahid juga disebut," Hasim mengatakan.
Baca Juga: Tangkal Serangan Fajar, Mendagri Minta Waspada Orang Asing Ketuk Pintu
Terkait permintaan tersebut, Hasim mengatakan Bawaslu RI akan segera menindaklanjutinya. Adik kandung Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengatakan Bawaslu hari ini akan bertemu dengan KPK.
"Bawaslu akan ketemu dengan KPK untuk tindaklanjuti kasus Bowo Sidik dan Nusron Wahid," ungkapnya.
Sebelumnya Bowo mengaku diminta Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu lembar amplop berisi uang yang didiga untuk serangan fajar. Bowo Sidik juga mengatakan penyiapan amplop itu atas permintaan partai berlambang pohon beringin.
Bahkan pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk mengatakan bahwa kliennya diperintah Nusron Wahid untuk menyiapkan amplop 'serangan fajar' saat bertemu di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Saat itu, kata dia, Bowo melangsungkan pertemuan empat mata dengan Nusron. Namun untuk waktu kejadian belum dibeberkan kepada penyidik KPK.
Baca Juga: Menteri Jokowi Sumber Dana 'Amplop Serangan Fajar' ?
"Dia [Bowo] mengakui secara terus terang memang saya diperintah secara lisan ketemu berdua di DPR," ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).
