Infografis
Suara.com - Calon Wakil Presiden pasangan Jokowi, Maruf Amin mengungkap ada pihak yang inginkan ulama tak masuk struktur pemerintahan. Padahal Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI nonaktif itu mengatakan peran ulama sangat penting tidak hanya mengurus soal keagamaan, tetapi juga berbangsa dan bernegara.
Maruf Amin menambahkan para ulama juga punya tanggung jawab kebangsaan dalam menyikapi masalah kenegaraan, dan persoalan keagamaan. Indonesia saat ini, kata Maruf amin, sedang menghadapi masalah kebangsaan dan kenegaraan tentang dasar negara. Ada yang membenturkan Islam dengan Pancasila.
"Memang, ada keinginan dari ulama agar tidak masuk ke dalam struktural pemerintahan. Namun, hal ini hanya akan memarjinalkan peran ulama di Indonesia," kata dia dalam siaran persnya, Rabu (10/4/2019).
Tidak hanya itu, saat ini juga sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang ingin bangsa Indonesia terpecah belah, saling membenci dan memusuhi sesamanya.
Baca Juga: Kampanye Jokowi - Maruf Amin di Ternate Sepi, Tapi Berharap Menang
"Ini masalah yang harus kita selesaikan di dalam pertemuan ulama ini. Ini tugas kota, ulama munas namanya, bukan ulama monas. Ini kalau kita tidak kita selesaikan akan memprovokasi terus," kata Maruf Amin.
Menurut dia, di sinilah peran ulama menjadi sangat penting. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika ulama masuk ke dalam sistem, dan ikut terlibat aktif sedari awal.
"Jadi ada upaya hulunisasi peran ulama. Jangan ulama perannya hanya dihilir saja. Selama ini, ulama selalu ada di hilir saja, kalau ada apa-apa baru ulama diperlukan, seperti daun salam saja," kata Maruf Amin.
Daun salam, Maruf menganalogikan, biasa digunakan sebagai pengharum makanan. Perannya sangat penting. Namun, setelah makanan itu masak dan akan dimakan, yang pertama kali dibuang daun salamnya.
"Makanya dulu ada yang bilang ulama kayak daun salam, kalau mau masak pakai daun salam biar wangi. Tetapi setelah masakannya matang, yang pertama dibuang daun salamnya," kata Maruf. (Antara)
Baca Juga: Maruf Amin Pakai Hoodie dan Sorban Ajak Nyanyi Penonton Kampanye
