Infografis
2. Menolak penempatan anggota tim sukses, relawan atau kelompok pendukung pemenangan calon presiden serta partai politik pada organ-organ perusahaan (Direksi/ Komisaris / Dewan Pengawas).
3. Kementerian BUMN hendaknya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap enam rekruitmen Direksi BUMN karena realitas semakin banyaknya Direksi BUMN yang ditetapkan sebagal Tersangka oleh KPK.
4. Penunjukan Direksi BUMN diprioritaskan berasal dari karyawan karir BUMN yang bersangkutan. Hal ini sangat penting sebagai bentuk kaderisasi kepemimpinan di BUMN yang akhir-akhir ini cenderung melambat sebagai dampak dari fenomena penunjukan Direksi BUMN yang hanya berputar-putar dan bergiliran dari satu BUMN ke BUMN yang lain.
5. Merekomendasikan kepada Presiden terpilih agar menempatkan fungsi pengurusan BUMN secara kelembagaan tidak dalam bentuk kementerian yang dipimpin oleh menteri tetapi dalam bentuk yang lebih sesuai dengan culture korporasi sebagai upaya debirokratisasi BUMN.
Baca Juga: Setelah Asep, Ditemukan Lagi Mayat dalam Karung di Pandeglang
6. Mendorong Pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bisnis BUMN, memberikan privilege kepada BUMN dalam menjalankan bisnis termasuk pelaksanaan sinergi BUMN, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya nasional.
