Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum juga mengumumkan keputusan terkait pengambil alihan atau swastanisasi air di Ibu Kota. Rencana pengumuman hasil keputusan dari Head of Agreement (HoA) itu sudah molor sejak awal April 2019.
Menurut Anies, proses swastanisasi air saat ini masih dibahas oleh tim swastanisasi air dengan pihak swasta yang selama ini mengelolanya yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
"Nanti Dirut PDAM yang akan jelaskan. Itu sudah (sampai) pembicaraan di level korporasi," kata Anies di Balai Kota, Rabu (10/4/2019).
Anies menilai proses pengelolaan air sudah biasa ditangani oleh pihak swasta. Namun ada batasannya yakni tidak boleh dari hulu ke hilir.
Baca Juga: Anies Baswedan: Pekerja dan Pelajar akan Dapat Diskon Naik MRT
"Sudah hal biasa partisipasi swasta. Yang tidak dibolehkan (dalam pengelolaan air) partisipasi swasta itu dari hulu ke hilir. Itu sudah biasa dikerjakan dengan skema KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha). Contoh Jawa Timur, Semarang, kemudian Lampung, Pekan Baru, Dumai, dan beberapa kota lain," jelasnya.
Namun kini Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PAM Jaya, tengah melakukan negosiasi dengan Palyja dan PT Aetra untuk melepas bentuk swastanisasi air yang ada di Jakarta, namun belum ada perkembangan terkini dari proses negosiasi tersebut.
Untuk diketahui, desakan untuk memutus keterlibatan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta awaslnya datang dari Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).
