Patroli terpadu terus ditingkatkan setiap tahunnya, dengan melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat. Patroli terpadu ini dilakukan di desa-desa yang rawan karhutla.
Pada 2016, patroli terpadu ini menjangkau 731 desa, pada 2017 menjangkau 1.203 desa, kemudian 1.255 desa pada 2018, dan tahun ini menjangkau 1.240 desa. Sebanyak 80 persen desa yang dijangkau patroli terpadu tidak mengalami kebakaran.
Sementara itu, Prof. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor, yang juga menjadi narasumber menjelaskan hasil penelitian yang dilakukannya bersama tim pada kejadian karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau. Dalam paparannya, Bambang menjelaskan, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut.
Ia menekankan perlunya melakukan patroli udara, air dan darat secara rutin untuk mencegah kebakaran berlanjut dan mengantisipasi terjadinya pembiaran.
Baca Juga: Penutupan Pulau Komodo, KLHK : Tunggu Kajian Tim Terpadu
Kebakaran sering terjadi di kawasan hutan produksi dan hutan konversi, sehingga pihak terkait diminta segera melakukan tindakan tegas dan tidak melakukan pembiaran. Menurut Bambang, penegakan hukum karhutla sejatinya juga melakukan proses penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum lain yang menyertainya.
Acara dialog dengan media ini dikemas dalam bentuk acara "Ngopi (Ngobrol Pintar)" dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, dan dihadiri sedikitnya 100 pewarta. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Regional Sumatera dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK juga turut hadir dalam acara tersebut.