Infografis
Suara.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon merespon soal dua tersangka kasus hoaks video server KPU yang mengatur pemenangan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.
Menurut Fadli Zon, langkah cepat yang dilakukan Mabes Polri itu harus menjadi contoh keadilan dalam penegakan hukum.
Ia mengharapkan, kecekatan dari pihak kepolisian juga bisa diterapkan meskipun tidak menguntungkan pihak penguasa. Dirinya mencontohkan, soal cerita dari Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang menyebutkan Kapolres Garut mengarahkan untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Meskipun sudah diralat, namun menurutnya kapolsek itu telah menyebarkan hoaks, namun tidak diusut secara berlanjut.
Baca Juga: Diungkap Mahfud MD, Ini 3 Motif di Balik Hoaks Server KPU Menangkan Jokowi
"Kalau misalnya ada satu kasus yang dianggap menguntungkan penguasa langsung ditindaklanjuti, tapi kalau dianggap merugikan langsung diredam, langsung disekat, langsung dicegah," kata Fadli di Restaurant Al Jazeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (8/4/2019).
Berbicara soal server KPU yang telah disetting, justru Fadli menilai kalau kabar tersebut sepenuhnya bukanlah hoaks. Dirinya ingat dengan pesan singkat dari Nasional Demokrat (NasDem) Akbar Faizal pada 2015 silam.
Dalam pesannya tersebut, jika Luhut Binsar Panjaitan menggunakan teknologi untuk menyedot data-data dari KPU dengan memarkirkan mobil di parkiran kantor KPU.
"Soal setingan ini kan dulu pernah ada juga, malah kalau tidak salah diungkapkan oleh saudara Akbar Faizal ya, tentang IT KPU," katanya.
Tak hanya itu, Fadli juga sempat ingat dengan kejadian server down saat Pilkada di Jabar. Padahal server menjadi salah satu kunci dalam rekapitulasi suara.
Baca Juga: Terkuak, 2 Penyebar Hoaks Server KPU Menangkan Jokowi Ternyata Buzzer
"Saat pilkada Jawa Barat tiba-tiba ada server down. Iya kan? Terus bagaimana server down? Sementara rekapitulasi suara kecepatannya ada di server," ujarnya lagi.
Karena itu, Fadli meminta agar penghitungan suara di Pemilu 2019 dilakukan secara manual. Pasalnya, jika dihitung dengan mengandalkan teknologi dikhawatirkan akan diganggu oleh peretas.
"Server pernah dihack dan mudah untuk dihack oleh kekuatan-kekuatan orang yang jago-jago IT, hacker dan sebagainya. Jadi saran saya, KPU tidak perlu pakai server. Kita hitungan manual saja. Jadi buang saja itu server," pungkasnya.
