Infografis
Suara.com - The University of Oxford Society of Indonesia menggelar debat terbuka antar Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Tema yang diangkat dalam debat di Graha Bimasena, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) malam, menyangkut masalah anti korupsi.
Masing-masing kubu, baik TKN Jokowi - Ma'ruf dan BPN Prabowo - Sandiaga, diwakili empat orang.
Dari kubu TKN diwakili oleh Budiman Sudjatmiko, Rio Yovian Haminoto, Agus P Sari, dan Dini S Purwono.
Baca Juga: Pulangkan Kevin / Marcus dari Malaysia Open 2019, Fajar / Rian Sujud Syukur
Sedangkan, BPN diwakili Sudirman Said, Dirgayuza Setiawan, Bambang Widjajanto, dan Ledia Hanifa.
Kedua tim pemenangan masing-masing Capres dan Cawapres memaparkan terkait pandangannya ihwal korupsi di Indonesia.
Selain itu juga menyampaikan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Budiman Sudjatmiko sebagai perwakilan TKN mendapat kesempatan pertama untuk memberikan pemaparannya.
Budiman mengatakan, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mengusulkan pendanaan parpol oleh negara.
Baca Juga: Bantah TKN, PA 212: Rizieq Bisa Kumpulkan 13 Juta Umat, Jelas Ulama Panutan
"Pembenahan ekosistem politik diantaranya dalam bentuk menigkatkan kualitas parpol, harus dalam bentuk dia accessible, affordable bagi setiap orang," tutur Budiman.
"Karenanya negara at least sekarang harus mengambil alih sebagian tanggung jawab kualitas parpol. Negara harus lakukan investasi dalam bentuk anggaran untuk pembiayaan parpol. Sehingga partai politik sebagai instrumen politik tidak ditunggangi oligarki, tidak dimiliki oleh personal tertentu," tambahnya.
Kendati begitu, kata Budiman, parpol tersebut harus transparan dan memiliki akuntabilitas yang jelas.
Hal itu sebagaimana lembaga negara lainnya yang juga dibiayai oleh negara.
"Sebagai lembaga politik yang nantinya akan diusulkan untuk dibiayai sebagian oleh negara harus transparan, harus ada akuntabilitas sebagaimana dengan lembaga negara yang lain," jelasnya.
