Infografis
”Tetapi pertanyaannya adalah apa biaya yang harus dibayarkan? Apakah itu artinya Jokowi menfasilitasi pembusukan lembaga-lembaga Indonesia? Atau justru menormalisasi sejumlah perilaku yang benar-benar anti-demokrasi?” sambungnya.
Analis Dewi Fortuna Anwar menilai, sebagai penerima 'manfaat' dari demokrasi di Indonesia, Jokowi mungkin telah meremehkan keharusan untuk mempertahankannya.
"Tanpa (adanya) kondisi demokratis di Indonesia, seseorang seperti Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden. Saya menduga, dia menganggapnya hal biasa begitu saja," kata Fortuna.
Baca Juga: Video Hoaks Server KPU Menangkan Jokowi Diambil di Rumah Eks Bupati Serang
