Infografis
"Demokrasi kita tidak memiliki arti"
Eksekusi terpidana mati, misalnya, adalah awal yang tidak menyenangkan. Dalam waktu dua bulan sejak menjabat presiden pada tahun 2014, Jokowi secara tak terduga menandatangani persetujuan hukuman mati.
Ia saat itu mengutip data yang dipertanyakan validitasnya, untuk membenarkan klaimnya bahwa Indonesia darurat narkoba.
Itu merupakan langkah mengejutkan dari seorang pemimpin yang dipandang sebagai yang terbaik dalam beberapa dekade, untuk membuka kotak pandora tentang pelanggaran HAM masa lalu.
Baca Juga: Video Hoaks Server KPU Menangkan Jokowi Diambil di Rumah Eks Bupati Serang
Terlepas dari protes internasional berbulan-bulan, delapan bandar narkoba, termasuk dua warga Australia, akhirnya dieksekusi oleh regu tembak pada April 2015.
Para analis mengatakan, jika Jokowi menawarkan pengampunan, ia akan terlihat tunduk pada tekanan internasional.
Masalahnya, terpilih dengan dukungan rakyat tetapi minoritas di parlemen, Jokowi perlu memperkuat posisinya yang lemah sejak awal. Itu artinya ia harus ’bermain bola’ dengan pemain lama.
Lebih jauh, bagi seorang kandidat yang pernah dipuji karena tidak memiliki ikatan militer, Jokowi justru segera memiliki kabinet dan lingkaran dalam yang menampilkan orang-orang militer era Soeharto. Di antara anggota kabinet yang paling kontroversial adalah Menkopolhukam Wiranto, seorang mantan jenderal yang dibayangi tuduhan kejahatan perang.
Haris Azhar, aktivis HAM yang gencar menuntut Jokowi memenuhi janji menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menegaskan kali ini dia bakal golput.
Baca Juga: Hotel Mumbai: Memunculkan Kembali Tragedi Mengerikan pada 2008
"Demokrasi kita tidak memiliki arti, tidak ada substansinya lagi," kata Haris.
