Infografis
Suara.com - Rais Syuriah PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau dikenal Gus Nadir menyebut ada kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pendukung capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang bersorak ria atas perdebatan Gus Nadir dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai perbedaan khilafah dan khalifah.
Bahkan, perdebatan itu pun 'digoreng' kedua kelompok hingga memunculkan persepsi khilafah diizinkan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Gus Nadir melalui akun Twitter miliknya @na_dirs. Gus Nadir menyebut kelompok HTI telah menggoreng perdebatannya dengan Ketua Dewan Petimbangan MUI mengenai kata khilafah yang diyakini ada dalam Al Quran.
"HTI menggoreng komunikasi saya dengan Prof @opinidin. Maaf itu soal adab kepada senior. Beliau juga berterima kasih atas kritikan saya. Setelah itu saya tetap menulis atas respon beliau dengan saya tegaskan bahwa tidak ada istilah khilafah dalam Quran. Argumen saya tetap," kata Gus Nadir seperti dikutip Suara.com, Jumat (5/4/2019).
Baca Juga: Prabowo Syok Pesawatnya Ngerem Mendadak, Ada yang Janggal
Meski demikian, beredar kabar bahwa buntut dari perdebatan itu Gus Nadir menyampaikan permohonan maaf dan menarik perkataannya yang menyebut khilafah tidak ada dalam Al Quran.
Padahal, dari perdebatan itu Din Syamsuddin dan Gus Nadir sepakat dengan argumen masing-masing.
"Rame-rame mereka sebarkan bahwa saya sudah minta maaf ke Prof DS seolah saya menarik kembali kritikan saya. Tidak! kritikan saya tetap. Prof @opinidin pun juga tetap dengan pendapat beliau. Sepakat untuk tidak sepakat. Biasa saja. Kenapa malah tim hore HTI dan 02 bersorak-sorak," ungkap Gus Nadir.
Gus Nadir menegaskan, perdebatan merupakan hal yang biasa terjadi. Diyakini oleh Gus Nadir bahwa Din Syamsuddin pun tak mempermasalahkan ia mengkritiknya. Namun, dalam imbauan itu jelas bahwa MUI pun menolak keberadaan khilafah.
"Padahal kalau mereka mau baca tulisan Prof @opinidin itu beliau tidak setuju dengan khilafah politik ala HTI. Beliau ajukan gagasan khilafah kultural. Lha kenapa HTI malah bersorak-sorai. Mereka paham gak sih apa yang Prof DS tulis? hehehe," tutur Gus Nadir.
Baca Juga: MA Siapkan 234 Hakim Khusus untuk Tangani Sengketa Pemilu 2019
Perdebatan mengenai khalifah dan khilafah berawal saat Din Syamsuddin mengeluarkan imbauan agar kedua paslon dalam Pilpres 2019 menghindari isu keagamaan.
Salah satu poin imbauan dari MUI berisi "Walaupun di Indonesia Khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al Quran adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di Bumi/khalifatullah fil ardh)"
Menurut Gus Nadir, Din Syamsuddin keliru karena tidak bisa membedakan sistem khilafah dan khalifah. Tidak ada satupun ayat di Al Quran yang menggunakan istilah khilafah, melainkan khalifah.
"Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini keliru karena tidak bisa membedakan antara sistem khilafah dengan khalifah. Point kedua amat fatal kelirunya: tidak ada satupun ayat Al Quran yang menggunakan istilah khilafah. Yang ada itu soal khalifah. MUI gagal paham bedakan keduanya. Parah!" kata Gus Nadir.
