Jansen Sitindaon Bahas 'People Power', Penonton Mata Najwa Tepuk Tangan

Kamis, 04 April 2019 | 10:46 WIB
Jansen Sitindaon Bahas 'People Power', Penonton Mata Najwa Tepuk Tangan
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon saat besuk Andi Arief di Tahanan. (Suara.com/Novian A)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial Amien Rais soal people power.

Tanggapan Jansen itu disampaikan dalam program Mata Najwa pada Rabu (3/4/2019) malam.

Program bertajuk 'Debat Usai Debat' itu menampilkan respons dari kedua kubu paslon dalam Pilpres 2019 terhadap debat pilpres keempat pada Minggu (31/3/2019) lalu.

Kubu paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin diwakili oleh Raja Juli Antoni, Budiman Sudjatmiko, dan Arya Sinalungga, sementara pada kubu paslon nomor urut 02 Prabowo - Sandi, terdapat Faldo Maldini, Said Didu, dan Jansen.

Baca Juga: Amien Rais Jadi Saksi Ratna Sarumpaet Kasus Penyebaran Berita Bohong

Di pertengahan debat, Najwa Shihab juga menanyakan pada kubu 02 terkait ancaman 'people power' dari Amien Rais.

"People power, ancaman yang dilontarkan oleh tim BPN. Apakah itu bentuk menakut-nakuti?" tanya Najwa.

Jansen kemudian menjawab dengan menyatakan bahwa ucapan Amien Rais itu masuk akal. Pasalnya, menurut penjelasan Jansen, saat ini kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbatas.

"Bukan. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak Amien ini masuk di akal. Jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu sekarang kewenangannya hanya sampai sebatas mengadili sengketa penghitungan suara," kata Jansen. "Itu makanya orang mengatakan, MK ini 'Mahkamah Kalkulator."

Jansen melanjutkan, seperti yang dikatakan Amien Rais, people power perlu diwujudkan jika nanti terjadi kecurangan pada Pilpres 2019.

Baca Juga: 5 Fakta Menarik Usai Real Madrid Tumbang di Markas Valencia

"Kalau kemudian kecurangan itu terkait personel aparatur yang tidak netral, sistematis misalnya, yang disampaikan Pak Amien ini bener karena itu bukan kewenangan MK. Satu-satunya jalan adalah, wilayahnya turun ke jalan, tinggal itu satu-satunya," jelas Jansen.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI