Infografis
Suara.com - Pembicaraan jatah menteri yang disampaikan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Pasangan Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo jika Koalisi Indonesia Adil dan Makmur memenangkan Pemilu 2019 membuat gerah politikus Partai Demokrat.
Meski begitu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mencoba mengklarifikasi pernyataan adik kandung Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto itu.
Muzani mengakui memang sudah ada pembicaraan terkait jatah menteri di antara partai politik pendukung Prabowo-Sandi.
Namun, jelas Muzani, belum dibicarakan terkait jumlah menteri yang akan diberikan kepada masing-masing parpol koalisi.
Baca Juga: Hingga Lepas Jibab, Aksi Emak-Emak Berantem ala Petinju Ini Viral
"Tentu saja masalah menteri itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana, namun jumlahnya belum dibicarakan," kata Muzani seperti dilansir Antara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Dia mengatakan pembicaraan terkait pembagian kekuasaan sudah dibicarakan sejak awal dengan partai koalisi sebagai pondasi dalam membangun kebersamaan diawal kesepakatan mengusung Prabowo-Sandi.
Menurutnya, jumlah menteri belum bisa dijelaskan karena melihat dinamika kedepan, misalnya, Prabowo menginginkan adanya pemisahaan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
"Dengan begitu berarti ada dua portofolio lalu di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kementerian Pendidikan dipisahkan dengan Kebudayaan, namun saat ini disatukan," ujarnya.
Muzani yang juga Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi mengatakan kebutuhan tersebut akan dipertimbangkan masih sama atau ada perubahan sehingga harus dilihat kondisinya secara utuh.
Baca Juga: Imam Nahrawi: Atlet Penerima SK CPNS Harus Netral soal Politik
Selain itu, dia juga menegaskan pembicaraan terkait menteri juga belum mengerucut kepada nama-nama yang diprioritaskan masuk dalam kabinet apabila Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019.
