Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman meminta Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab lapor Bawaslu jika benar menemukan adanya indikasi kecurangan Pemilu.
Hal itu dikatakan Arief menanggapi tudingan Rizieq yang menyebut elite partai politik pengusung Joko Widodo meminta beberapa Ketua TPS di Arab Saudi untuk memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin.
"Laporkan saja, kalau memang terbukti ada yang diiming-imingi laporkan saja," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).
Arief meminta seluruh pihak yang menemukan dan memiliki bukti adanya indikasi kecurangan atau pelanggaran Pemilu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebab, kata Arief, undang-undang telah menyediakan ruang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Baca Juga: Jokowi Singgung Lagi soal Kekuatan TNI: Jangan Menjelekkan!
"Kan sudah ada mekanismenya untuk dilaporkan," ujarnya.
Sebelumnya, Rizieq Shihab menuding elite-elite partai politik pengusung Jokowi - Ma'ruf Amin telah menghubungi beberapa Ketua TPS di Arab Saudi.
Rizieq Shihab menyebut mereka menelepon Ketua TPS di Arab Saudi dan menawari sejumlah uang dengan syarat memastikan surat suara di TPS tersebut tercoblos pada pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Selain itu Rizieq juga menuding kedatangan rombongan Menteri Luar Negeri Retno Masrsudi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) untuk mengajak memilih pasangan capres nomor urut 01.
"Sangat kita sesalkan beberapa waktu yang lalu Menlu datang ke Saudi Arabia, kemudian melakukan pertemuan, baik di KBRI maupun di KJRI, selanjutnya Menlu tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan, secara terang-terangan mengajak para staf dan seluruh pekerja yang ada di KBRI maupun KJRI agar bekerja keras memenangkan paslon 01, yaitu Jokowi," ujar Rizieq dalam video yang ditayangkan Front TV, seperti diakses Suara.com pada Senin (1/4/2019).
Baca Juga: Tiga Habib Dibaiat Megawati Jadi Kader PDIP
"Ini sangat kita sesalkan karena apa yang disampaikan oleh Menlu tersebut bernada ancaman dan itu sangat merisaukan seluruh staf maupun para pekerja dan pegawai yang ada di KBRI dan KJRI," Rizieq menambahkan.
