Infografis
Suara.com - Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Ahmad Muzani mengatakan KPU merupakan penanggung jawab pemilu di Indonesia. Menjelang pencoblosan 17 April 2019, Muzani menuturkan semua mata masyarakat tertuju pada penyelenggara pemilu.
"Sehingga kepercayaan rakyat sepenuhnya tertuju pada KPU. Dan demokrasi semuanya ada di tangan kawan-kawan KPU," ujar Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Politikus Partai Gerindra ini kemudian mengungkapkan ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh pihaknya. Salah satu yang ia ceritakan ialah ketika Prabowo hendak menggelar kampanye terbuka di sejumlah daerah.
Muzani mengatakan, saat tim BPN ingin menggunakan lapangan untuk kampanye, berbagai kesulitan dirasakan seperti tidak mendapatkan izin.
Baca Juga: Sering Marah dan Letih Bekerja, Ratna Akui Getol Minum Obat Penenang
"Di Slawi, Kabupaten Tegal, sudah dibooking. Nyatanya kemarin pak Prabowo ke Tegal lapangan itu enggak diapa-apain. Dibangun enggak, dipake untuk sepakbola juga enggak. Kosong," ujarnya.
"Kemudian dipindahin ke namanya Lapangan Trasa di Slawi lagi. Izinnya sudah keluar. Tahu-tahu dicabut izin itu oleh pemerintah daerah. Akhirnya dipindahkan ke tempat lain," Muzani menambahkan.
Ia menerangkan dari kesulitan-kesulitan tersebut kemudian muncul kecurigaan. Meski demikian, Muzani menekankan bahwa BPN tidak hanya fokus kepada kecurigaan akan tetapi lebih waspada jika memang kecurangan itu benar adanya.
"Kecurigaan terhadap kemungkinan adanya itu. Itu sesuatu yang kita harus waspada. Bukan soal wajar, harus waspada," kata dia.
Sebelumnya Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Amien Rais enggan melihat bangsa Indonesia terguncang hanya karena Pemilu 2019. Pasalnya, Amien menduga kalau ada misi khusus di balik lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dengan penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca Juga: Ayu Ting Ting Umrah Gara-gara Bilqis Minta Ayah Baru?
Amien mengungkapkan ada satu lembaga negara yang membusukkan diri dengan menyerahkan DPT bermasalah yang akan digunakan untuk Pemilu 2019. Meskipun begitu, Amien tidak menyebut nama lembaga yang dimaksud.
"Saya tidak ingin melihat bangsa ini terguncang gara-gara ada sebuah lembaga yang membusukan dirinya itu kemudian menyodorkan sebuah DPT abal-abal,” kata Amien Rais saat ditemui di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Tak hanya itu, Amien juga menduga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU tengah memikul sebuah misi untuk memenangkan petahana dalam hal ini Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
"Teman-teman dukcapil yang berikan aluran suara itu sepertinya loh memikul sebuah misi," ujarnya.
