Infografis
Suara.com - Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Jawa Barat, Ajun Komisaris Polisi Sulman Aziz muncul di hadapan publik dengan pengakuan yang mencengangkan. Ia mengaku dimutasi dari jabatannya lantaran diduga memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Tak sampai di situ, ia pun mengaku mendapatkan perintah dari Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Satria Wiguna untuk memobilisasi masyarakat memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin. Tapi, hanya satu hari berselang usai mengeluarkan pernyataan mengejutkan, Sulman langsung mencabut pernyataannya.
Lantas, apa yang terjadi sebenarnya? Seperti apa kronologi skandal kapolres-kapolsek ini? Berikut Suara.com merangkum deretan faktanya untuk Anda:
1. Kronologi
Baca Juga: Buang Sampah Sembarangan di Stasiun MRT Jakarta Denda Rp 500 Ribu
Pada Minggu (31/3/2019), Sulman menggelar konferensi pers dan membeberkan pengakuan tidak adil di institusinya. Sulman merasa dizalimi lantaran dituduh mendukung Prabowo - Sandiaga meskipun ia telah menjalankan tugas dengan benar.
Sulman menjelaskan pada 25 Februari 2019, ia mengamankan kegiatan deklarasi Prabowo di Kecamatan Pasirwangi, Jawa Barat. Ia pun memberikan laporan berupa foto bersama tokoh agama setempat sebagai bukti laporan ke kapolres bahwa ia telah berkoordinasi dengan panitia acara. Namun foto itu justru diduga bukti dukungan Sulman kepada Prabowo.
"Saya dimutasi dari kapolsek ke Polda Jawa Barat dikarenakan saya berfoto dengan seorang tokoh agama NU Kecamatan Pasirwangi yuang kebetulan sebagai ketua panitia deklarasi Prabowo-Sandi," kata Sulman.
Tak hanya itu, Sulman pun mengaku mendapatkan arahan dari Kapolres Garut untuk memobilisasi masyarakat Pasirwangi agar memberikan dukungan gterhadap Jokowi. Sulman pun dimutasi ke Polda Jawa Barat dengan posisi sebagai Kepala Unit Seksi Pelanggaran Sub-direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
2. Pengakuan Kapolres Garut
Baca Juga: Timses Prabowo Sudah Bahas Soal Menteri, Muzani: Tapi Belum Sampai Jumlah
Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah adanya arahan untuk memobilisasi warga mendukung Jokowi. Namun, ia meminta agar 33 kapolsek di wilayah hukumnya bisa memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing, pembahasan pun dilakukan rutin setiap bulan.
