Infografis
Suara.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, Amien Rais soal pengerahan people power atau kekuatan rakyat untuk menghadapi adanya dugaan kecurangan pemilu telah melenceng dari konstitusi Indonesia.
Amien Rais akan mengerahkan massa jika tim kampanye Prabowo - Sandiaga menemukan adanya indikasi kecurangan di Pemilu 2019.
"Janganlah kita keluar dari trayek konstitusi," kata Pangi saat dihubungi, Senin (1/4/2019).
Dalam konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil pemilu maka langkah yang tepat adalah melakukan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Selasa Besok, Prabowo Kampanye di Padang
Ia juga menilai apa yang disampaikan Amien Rais dapat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Padahal, konstitusi sudah mengatur soal adanya sengketa pemilu.
"Silakan Amien Rais tidak percaya sama MK. Namun jangan buat negara kita 'chaos' atau menggunakan politik pecah belah," ujar Pangi.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyebutkan, kalimat yang dilontarkan oleh Amien Rais bernada ancaman yang negatif. Seharusnya, kata Emrus, sebagai politikus senior Amien Rais lebih paham dalam mengambil langkah apabila ada sengketa pemilu.
"Artinya, kalau pelanggaran ya proses saja sesuai undang-undang. Jadi, bukan melakukan 'people power'. Gerakan masyarakat secara masif biasanya berdampak tidak baik. Oleh karena itu, kalau ada kecurangan, sejatinya lakukan proses hukum diajukan di MK dan dikawal," kata Emrus.
ia meyayangkan adanya pernyataan itu terlontar dari Amien Rais, mengingat Amien Rais adalah salah satu tokoh reformasi yang seharusnya lebih paham mengenai amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Bilang Indonesia Tidak Dihormati, Ma'ruf Amin: Tidak Betul Itu
Bila ada kecurangan, Emrus menjelaskan, semua elemen masyarakat harus melewati proses hukum di MK. Tak hanya itu, seluruh laporan harus disajikan dalam bentuk data dan bukti yang lengkap. Di sisi lain, Emrus meyakini bahwa lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu saat ini sudah berjalan dan bersikap independen.
"Lembaga tersebut tidak terlibat dalam permainan politik praktis," ucapnya. (Antara)
