Infografis
Suara.com - Para pemimpin Arab, yang sudah terpecah akibat persaingan di kawasan mereka, pada Minggu, mengutuk keputusan Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan mengatakan stabilitas Timur Tengah bergantung pada pembentukan negara Palestina.
Para pemimpin Arab, yang bertemu di Tunis, mendapat tekanan agar menolak tindakan Washington, sementara mereka juga masih harus mengatasi perbedaan-perbedaan di kawasannya, termasuk perselisihan Teluk Arab, perbedaan sikap mengenai pengaruh regional Iran, perang di Yaman dan pergolakan di Sudan dan Aljazair.
Kepulangan tiba-tiba Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, yang berselisih dengan Arab Saudi dan para sekutu lainnya dari Arab, menegaskan bahwa perbedaan sikap di kawasan tak mudah dikubur. Belum ada keterangan mengapa Amir Qatar itu kembali ke negaranya secara tiba-tiba.
Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi mengatakan kepada kalangan kerajaan, presiden, dan perdana menteri Arab pada pertemuan tersebut bahwa negaranya "sama sekali menolak" langkah yang memengaruhi kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan.
Baca Juga: Jet Tempur China Hilir Mudik di Wilayahnya, Taiwan Meradang
Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ditandatangani pekan lalu mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel, yang mencaplok kawasan itu tahun 1981 setelah merebutnya dari Suriah tahun 1967.
Kutukan raja Saudi itu bergema di kalangan pejabat-pejabat Arab sebelum pertemuan puncak Liga Arab Ahad, yang biasanya berakhir dengan deklarasi final yang disepakati 22 negara anggotanya.
Keputusan Trump mengenai Golan muncul setelah AS kurang dari empat bulan sebelumnya menyatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah keputusan yang juga mengundang kutukan dari dunia Arab. Pihak Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya pada masa depan.
Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan para pemimpin Arab juga perlu menjamin komunitas internasional memahami pentingnya masalah Palestina bagi negara-negara Arab.
Stabilitas kawasan dan internasional harus datang melalui "penyelesaian komprehensif dan adil yang mencakup hak-hak rakyat Palestina dan mengarah kepada pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya," kata Essebsi.
Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan 20 Anggota DPRD Bekasi di Sidang Meikarta
Sekjen PBB Antonio Guterres, yang berpidato di pertemuan itu di Tunis, mengatakan resolusi atas konflik Suriah harus menjamin integritas teritorial Suriah "termasuk Dataran Tinggi Golan".
Perselisihan
Pertemuan puncak di Tunis mendatangkan para penguasa dari Arab Saudi dan Qatar untuk pertama kali pada acara yang sama sejak tahun 2007 ketika Riyadh dan para sekutunya memberlakukan boikot ekonomi dan politik atas Doha.
Namun sang amir Qatar meninggalkan pertemuan itu segera setelah Sekjen Liga Arab Ahmed Abuoul Gheit memuji cara Arab Saudi dalam menangani kepemimpinan bergilir Liga Arab tahun lalu, demikian siaran langsung televisi.
Kantor berita Qatar tidak menyebut mengapa Tamim meninggalkan pertemuan itu, tetapi kantor berita Tunisia TAP melaporkan sebagian delegasi Qatar masih mengikuti pertemuan.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuding Qatar mendukung terorisme dan mengatakan negara itu menjalin hubungan nyaman dengan Iran. Doha membantah tuduhan tersebut.
Perselisihan itu dimediasi oleh Kuwait dan Amerika Serikat, yang mengimbau negara-negara Arab bersatu menentang pengaruh Iran di kawasan.
Raja Salman, yang negaranya telah lama berseteru dengan Iran untuk berebut pengaruh, menyerukan perlawanan dilakukan atas apa yang disebutnya sebagai "kebijakan agresif rezim Iran". Dia mengatakan Iran mencampuri urusan Arab, tudingan yang Teheran bantah.
Negara-negara Arab masih terbelah terkait berbagai isu, termasuk bagaimana mengatasi protes-protes prodemokrasi yang telah pecah di kawasan sejak tahun 2011.
Para pemimpin Sudan dan Aljazair tak menghadiri pertemuan Ahad itu karena kedua negara sedang dilanda protes-protes antipemerintah.
Kursi Suriah tampak kosong di pertemuan puncak itu. Damaskus telah ditangguhkan dari keanggotaan Liga Arab sejak tahun 2011 akibat tindakan keras yang dilakukannya pada permulaan perang saudara di negara itu. Liga Arab belum membuat keputusan untuk mengikutsertakan Suriah ke dalam organisasi tersebut. (Antara)
