Infografis
Suara.com - Peneliti dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Budi Rheza mengatakan debat capres keempat antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto masih normatif dan belum menyentuh persoalan substansi dalam masalah pemerintahan terkait pencegahan jual beli jabatan dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Budi mengatakan pada tema pemerintahan calon presiden nomor urut 02 Prabowo sempat mengatakan adanya jual beli jabatan.
"Sama seperti debat-debat sebelumnya belum menyentuh substansi yang sebenarnya," kata Budi usai nobar debat capres keempat di Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.
Pernyataan tersebut lanjut dia, dijawab oleh calon presiden nomor urut 01 Jokowi bahwa bisa diatasi dengan sistem.
Baca Juga: Viral Usai Debat Pilpres: Tertawalah Sebelum Tertawa itu Dilarang Prabowo
Menurut Budi, untuk mengatasi hal itu tidak cukup dengan sistem tetapi juga menutup peluang-peluang yang membuka potensi jual beli jabatan dengan pengawalan yang melibatkan semua pihak, DPR RI, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta aparat keamanan.
Hal ini penting menurut dia, karena saat ini Indonesia sudah punya Komisi ASN yang mengeluarkan berbagai rekomendasi tetapi sering tidak didengarkan.
Ia mencontohkan soal rekomendasi terkait netralitas ASN yang tidak diikuti oleh banyak kepala daerah, terutama di tingkat camat dan lurah.
"Ini yang harus diatasi, tapi tidak muncul hal itu di debat ini," kata Budi.
Sementara itu menurut Gunardi Ridwan, peneliti muda dari Seknas Fitra, hasil debat antara Jokowi dan Prabowo berimbang terutama dalam tema ideologi, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional.
Baca Juga: Debat Dengan Prabowo, Jokowi: Sistem yang Baik dan Cepat Kurangi Korupsi
Ia mengatakan kedua pasangan calon cukup menguasai dan memiliki pengalaman cukup di ketiga tema ini. Tetapi di tema pemerintahan keduanya masih minim pengalaman yang tergambar dari paparannya selama debat.
"Jokowi punya perspektif berbeda dan Prabowo sudah teruji dengan militernya," kata Gunardi. (Antara)
