Infografis
Suara.com - Calon Presiden Prabowo Subianto menilai diplomasi Indonesia tetap harus didukung dengan kekuatan di dalam negeri. Terutama kekuatan dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Prabowo juga mengkritisi peran dan diplomasi Indonesia di kancah internasional yang dilakukan oleh pemerintah RI saat ini yang ia nilai masih belum didukung dengan kekuatan pertahanan dan keamanan.
"Diplomasi harus di 'back up' dengan kekuatan. Kalau negara kita tidak kuat, dia (pihak asing) senyum dengan kita. Dia menghitung kekuatan kita. Kita (Indonesia) negara seluas Eropa, tetapi pertahanan kita lemah," kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
"Kalau diplomasi kita hanya jadi 'nice guy', ya gitu-gitu saja. Kalau ada armada asing masuk laut kita lalu apa yang bisa kita lakukan?" lanjut Prabowo.
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Anggaran Pertahanan Singapura 30 Persen, Faktanya?
Prabowo Subianto saat menyampaikan visi-misinya dalam debat capres itu berjanji akan memelihara dengan baik hubungan luar negeri Indonesia dengan seluruh negara di dunia.
"Di bidang hubungan internasional, kita menganut (prinsip) 'seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak'. Kita akan baik dengan semua negara dan semua kekuatan di seluruh dunia," ujar Prabowo.
Namun, dia mengatakan bahwa bila terpilih menjadi presiden, ia akan menjalin hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain dengan prinsip saling menguntungkan dan dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.
"Kita akan mencari hubungan yang saling menguntungkan, tetapi kita juga akan mempertahankan dan membela rakyat kita, itu yang utama," ucap Prabowo.
Untuk diketahui, debat kali ini, hanya menampilkan dua calon presiden, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Prabowo ke Jokowi: Bapak Banyak Mendapat Keterangan yang Menyesatkan
Keduanya dipandu oleh dua moderator, yakni Zulfikar Naghi dan Retno Pinasti. Sementara tema yang diperdebatkan ialah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional. Komisi Pemilihan Umum sendiri sebelumnya sudah menunjuk 9 orang panelis yang terdiri dari akademisi universitas serta perwakilan masyarakat.
