Infografis
Suara.com - Calon Presiden Jokowi menilai pemerintah memerlukan kecepatan dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Jokowi juga menilai penyederhanaan dan penajaman kelembagaan juga diperlukan. Dia mengatakan lembaga yang tidak diperlukan dapat dipotong.
Selama pemerintahannya, Jokowi menjelaskan telah membubarkan 23 lembaga dengan tujuan menjadikan pemerintahan lebih ramping, lincah dan cepat memutuskan kebijakan. Peningkatan terhadap SDM Aparatur Sipil Negara juga akan terus dilakukan.
"Sehingga diperlukan yang pertama yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan lewat layanan yang berbasis elektronik; e-government, e-procurement, e-budgeting, sangat sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan," kata Jokowi dalam Debat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.
"Yang keempat kita melakukan yang namanya reformasi tata kelola. Manajemen semuanya harus disimpelkan, disederhanakan, tidak bertele-tele, lembaga-lembaga yang tidak perlu saya kira perlu kita bubarkan," ujar mantan Walikota Solo itu.
Baca Juga: Biar Ramping dan Tak Berbelit-belit, Jokowi Klaim Bubarkan 23 Lembaga
Dia juga menjelaskan ke depan pemerintah akan mengimplementasikan Dilan atau pemerintahan yang Digital Melayani.
Untuk diketahui, debat kali ini, hanya menampilkan dua calon presiden, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto.
Keduanya akan dipandu oleh dua moderator, yakni Zulfikar Naghi dan Retno Pinasti. Sementara tema yang diperdebatkan ialah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional.
Komisi Pemilihan Umum sendiri sebelumnya sudah menunjuk 9 orang panelis yang terdiri dari akademisi universitas serta perwakilan masyarakat.
Panelis dalam tema ideologi ialah Prof DR Zakiyuddin Mag, Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga; dan, Dr J Haryatmoko SJ, Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Baca Juga: Habis Ikuti Debat Pilpres, Jokowi Langsung Terbang ke Makassar Malam Ini
Panelis tema pemerintahan ialah, Dr Erwan Agus Purwanto Msi, Dekan Fisip Universitas Gadjah Mada; Dr Valina Singka Subekti Msi, Dosen Politik UI; dan, Dadang Tri Sasongko, Sekjen Transparency International Indonesia.
