Infografis
Suara.com - Para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pusing menghadapi para ojek online. Mereka sepakat akan membawa permasalahan semrawutnya ojek online yang membuat macet ke forum Kementerian Perhubungan.
Hal itu muncul saat diskusi Rapat Kerja Nasional APEKSI ke XIV di Hotel Po Semarang, Jumat (29/3/2019), yang turut menghadirkan perusahan daring Gojek Indonesia sebagai mitra kerja dalam pemanfaatan smart city. Forum ini juga dihadiri 98 wali kota seluruh Indonesia.
"Ojol menimbulkan masalah baru yakni kemacetan, padahal kota kami punya keterbatasan tempat dan jalan," ucap Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.
Yana menyebut jika driver ojol kerap membuat kesemrawutan jalan di Kota Bandung, apalagi jalan di Kota Bandung banyak yang sempit namun jumlah driver Gojek terus bertambah.
Baca Juga: Kisah Eko Saiful Pengemudi Ojek Online Bertangan Satu
"Kami sudah sampaikan keberatan ini pada pimpinan Gojek, tapi entah ditindaklanjuti sampai mitra drivernya atau tidak. Sebenarnya kuota rekrut mitra Gojek itu sampai berapa sih," tanya Yana dihadapan forum.
"Saya melihat tidak ada upaya dari perusahaan untuk ikut menertibkan mereka, tidak bayar parkir, sembarangan, bahkan sampai merusak taman. Tolonglah pimpinan kasih tahu mereka, jangan kerjat profit dulu," tandasnya.
Saking pusingnya mengurus para driver ojek online, lanjut Yana, upaya Pemkot Bandung akhirnya mengeluarkan kebijakan tegas yakni menerapkan Perda Cabut Pentil.
"Mereka parkir di mall, di Braga, sembarangan menumpuk. Saking pusing, dikasih tahu nggak mempan, maka kami perintah petugas untuk cabut pentil untuk roda dua dan gembos ban yang roda empat," jelasnya.
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna juga mempertanyakan kuota mitra Gojek yang terus bertambah. Menurutnya akan terjadi persaingan yang tidak seimbang.
Baca Juga: Grab Belum Putuskan Terima atau Tolak Tarif Ojek Online Baru
"Terus aja mitra bertambah, saat mitra bertambah maka persaingan tidak seimbang, maka akan berlomba, dan liar di mana-mana," ujarnya.
Karenanya, perlu ada keterbukaan pihak manajemen Gojek untuk membatasi kuota mitra drivernya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
"Pikirkan suply dan demand nya, jangan karena Gojek hanya mikir satu sisi makin banyak mitra makin (keuntungan) baik buat Gojek," cetusnya.
Sementara, Wali Kota Bogor Bima Arya yang menjadi moderator acara, memaklumi persoalan transportasi ojek online sudah sangat masif ada dimana-mana. Tak terkecuali di Bogor yang semrawut juga dengan angkotnya.
"Saya pikir semua Pemerintah Kota mengalami hal yang sama, perlu ada forum lebih tinggi lagi. Persoalan ini akan kami bahas untuk bisa sampai di forum Kementerian Perhubungan," katanya.
Damar Juniarto VP Public Policy and Government Relation Gojek, menjelaskan jika perhitungan kuota mitra driver Gojek tiap daerah ada ketentuannya.
"Berapa ketentuan jumlahnya, masih kami hitung karena kebutuhan masyarakat akan transportasi online sangat tinggi, dan pada Juni 2019 kami akan beri perhitungan kuotanya," jelasnya.
Pihaknya juga menyatakan, persoalan lahan dan parkir mitra driver sudah ada dalam rencana program Gojek. Yakni bekerjasama dengan para hotel, mall, dan tempat pelayanan umum lainnya untuk menyediakan lahan drop antar jemput.
"Di beberapa kota sudah kami lakukan kerjasama lahan drop antar jemput, ini akan menghindarkan kemacetan dan kesemrawutan," tukasnya.
Kontributor : Adam Iyasa
