Infografis
Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menyindir kemampuan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam mengatur negara.
Menurut Adian Napitupulu, Prabowo Subianto belum mampu membayarkan upah para buruh di perusahaannya. Alhasil, Adian Napitupulu pun mempertanyakan kemampuan Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam acara Mata Najwa bertajuk ‘Adu Kuat Kampanye’ pada Rabu (27/3/2019). Adian Napitupulu mempertanyakan bagaimana upaya Prabowo Subianto mengatur negara bila masalah di perusahaannya saja belum bisa dirampungkan.
“Yang saya bingungkan adalah bagaimana kalian mau mengatur negara sementara buruh Prabowo tidak dibayar?” kata Adian Napitupulu seperti dikutip Suara.com, Kamis (28/3/2019).
Baca Juga: Rhoma Irama : Ridho Rhoma Sudah Sembuh, Sekarang Mau Dihancurkan Lagi?
Mendengar pernyataan Adian Napitupulu itu, sontak penonton yang hadir langsung bersorak dan bertepuk tangan.
Adian Napitupulu belum selesai berbicara, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera langsung memotong pernyataan Adian.
“Biasanya gitu kalau message-nya nggak sampai. Itu tanda kekalahan itu. Udah besok kita menang Insya Allah,” jawab Mardani Ali Sera.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, pun menantang Adian Napitupulu untuk membuktikan ucapannya itu mengenai buruh Prabowo Subianto yang belum dibayar.
"Bang Adian Napitupulu, Anda cek mana buruh Prabowo yang belum dibayar?" tantang Dahnil Anzar.
Baca Juga: Grab Pastikan Bakal Bangun Shelter di Stasiun MRT Jakarta
"Kalau begitu kan sudah datang ke DPR, datang ke Menaker segala macam. Sampaikan dong kalau itu tidak benar sehingga mereka tidak turun lagi," jawab Adian Napitupulu.
Sindiran yang dilontarkan oleh Adian Napitupulu berawal dari perdebatan mengenai efektivitas kartu sakti yang dikeluarkan oleh Jokowi.
BPN menyebut bahwa penggunaan tiga kartu sakti yang dikeluarkan oleh Jokowi tidak pas lantaran Indonesia telah memiliki e-KTP alias KTP elektronik.
“Saya mau katakan ini sangat multiguna, jadi melalui ini data kependudukan kita mana yang miskin diinteregasikan dengan BPS itu bisa kita temukan. Melalui big data terkoneksi semua akan semakin baik,” ungkap Dahnil Anzar.
“Kalau dalam waktu singkat 100 hari sampai 200 hari saja bisa dibenahi pendataan ini, itu akan luar biasa dan kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk kartu-kartuan yang banyak itu,” imbuh Dahnil Anzar.
Pernyataan ini langsung disanggah oleh Adian Napitupulu. Menurutnya, saat ini tahapan sedang dijalankan oleh Jokowi dalam bentuk pendataan ulang dan penataan administrasi.
“Bahwa suatu ketika mungkin apa yang dikatakan Sandi bisa, tapi tahapnya adalah sekarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu clear. Didata dulu, administrasinya diperbaiki, dibereskan segala macam dengan kartu berbeda-beda,” jelas Adian Napitupulu.
Seperti diketahui, Prabowo Subianto memang memiliki beberapa perusahaan, di antaranya PT Kertas Nusantara yang bergerak di bidang kertas dan bubur kertas, PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak di bidang kelapa sawit, PT Tanjung Redeb Hutani yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan, dan PT Barubara Nusantara Coal yang bergerak di bidang pertambangan.
