Infografis
Sindiran yang dilontarkan oleh Adian Napitupulu berawal dari perdebatan mengenai efektivitas kartu sakti yang dikeluarkan oleh Jokowi.
BPN menyebut bahwa penggunaan tiga kartu sakti yang dikeluarkan oleh Jokowi tidak pas lantaran Indonesia telah memiliki e-KTP alias KTP elektronik.
“Saya mau katakan ini sangat multiguna, jadi melalui ini data kependudukan kita mana yang miskin diinteregasikan dengan BPS itu bisa kita temukan. Melalui big data terkoneksi semua akan semakin baik,” ungkap Dahnil Anzar.
“Kalau dalam waktu singkat 100 hari sampai 200 hari saja bisa dibenahi pendataan ini, itu akan luar biasa dan kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk kartu-kartuan yang banyak itu,” imbuh Dahnil Anzar.
Baca Juga: Rhoma Irama : Ridho Rhoma Sudah Sembuh, Sekarang Mau Dihancurkan Lagi?
Pernyataan ini langsung disanggah oleh Adian Napitupulu. Menurutnya, saat ini tahapan sedang dijalankan oleh Jokowi dalam bentuk pendataan ulang dan penataan administrasi.
“Bahwa suatu ketika mungkin apa yang dikatakan Sandi bisa, tapi tahapnya adalah sekarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu clear. Didata dulu, administrasinya diperbaiki, dibereskan segala macam dengan kartu berbeda-beda,” jelas Adian Napitupulu.
Seperti diketahui, Prabowo Subianto memang memiliki beberapa perusahaan, di antaranya PT Kertas Nusantara yang bergerak di bidang kertas dan bubur kertas, PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak di bidang kelapa sawit, PT Tanjung Redeb Hutani yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan, dan PT Barubara Nusantara Coal yang bergerak di bidang pertambangan.
