Suara.com - Berdasarkan survei Centre for Strategic and International Studies atau CSIS, masyarakat paling puas dengan kebijakan pendidikan di era Jokowi. Peneliti CSIS Noory Okthariza mengatakanmayoritas publik puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu sebesar 72,9 persen.
Sektor infrastruktur dan pendidikan menempati posisi teratas, terkait hal yang diapresiasi publik. Tingkat kepuasan sektor pembangunan dan infrastruktur sebesar 79,2 persen dan hanya 19,21 persen menyatakan tidak puas.
"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi, di atas 70 persen. Sebanyak 72,9 persen menyatakan puas dan 25,3 persen menilai tidak puas, dan hanya 0,8 persen tidak menjawab," kata Noory Okthariza dalam pemaparan survei CSIS di Jakarta, Kamis (28/3/2019).
"Tingkat kepuasan di sektor pendidikan sebesar 76,6 persen dan hanya 21,9 persen menyatakan tidak puas. Kepuasan di sektor maritim sebesar 70,6 persen dan di sektor pembangunan manusia 67,7 persen," lanjutnya.
Baca Juga: Ngamuk Akun Medsosnya Diretas, Ferdinand Hutahaean Salahkan Cebong?
Di sektor politik, hukum dan keamanan tingkat kepuasannya sebesar 64,5 persen, hubungan luar negeri 61,9 persen, dan di sektor ekonomi dianggap paling lemah yaitu 61,5 persen. Oktha mengatakan, kepuasan publik tersebut ditopang dengan persepsi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional yang dianggap lebih baik dari tahun lalu.
"Sebanyak 50,2 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi mereka membaik dibandingkan tahun lalu dan 48,3 persen menilai ekonomi nasional membaik dibandingkan tahun lalu," katanya.
Ia mengatakan, persepsi masyarakat terkait kondisi ekonomi satu tahun ke depan sangat positif, yaitu sebanyak 80,8 persen warga optimistis kondisi ekonomi dan 77 persen yakin ekonomi nasional lebih naik satu tahun dari sekarang.
Survei CSIS itu dilakukan sejak 15-22 Maret 2019 dengan menggunakan metode "multistage random sampling" dengan jumlah responden sebanyak 1.960 orang di 34 provinsi. Margin of error sebesar 2,21 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: Sri Mulyani Akui Infrastruktur Indonesia Jauh di Bawah Malaysia