Infografis
Ace menyampaikan politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Hasilnya antara lain, 73.503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi, 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan.
"Selain itu lebih dari Rp 574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. Pak Jokowi lima tahun ke depan, akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri," jelasnya.
Dia juga menjelaskan beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru, dan memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru.
Baca Juga: Bawaslu Selidiki Ajakan Jokowi Minta Pendukung Berpakaian Putih ke TPS
Selain itu diplomasi ekonomi diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri, serta diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara.
Adapun, kata dia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terus mendorong adanya kerjasama maritim. Diplomasi maritim Indonesia terus bekerja untuk memperkuat Arsitektur di kawasan Dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Bagi Indonesia, dua Samudera, Pasifik dan Hindia adalah Single Geo-Strategic Theatre.
"Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudera Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim," kata Ace.
Dalam konteks itulah, menurutnya, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama “Indo-Pasifik”, sebuah kebijakan yang akan diperkuat Jokowi lima tahun ke depan.
"Dengan berbagai capaian politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang berperan aktif dalam hubungan internasional maka lima tahun ke depan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf akan terus ditingkatkan baik regional maupun dunia," ujarnya.
Baca Juga: Nenek Irah Difitnah, Fahri Hamzah: Akhiri Rezim Jokowi dengan Damai
Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional.
