Infografis
Suara.com - Kurang lebih 250 orang, terdiri dari pimpinan satker provinsi, kabupaten, dan kota, pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian (Kementan) Provinsi Jawa Tengah, Regional Kalimantan, Sulawesi dan sebagian Sumatera, ikut serta dalam Pembinaan Integritas Program dan Layanan Pertanian bertema "Petani Mulia Pro Pangan Dunia" atau Protani, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/3/2019). Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
"Model dan konsepsi Pembinaan Integritas Program dan Layanan Pertanian kali ini lebih diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman tentang arah kebijakan perencanaan program dan layanan pertanian berbasis kebutuhan mendasar masyarakat. Dengan pembinaan ini, diharapkan pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran pertanian dapat dirasakan oleh masyarakat dan petani," ujar Inspektur Investigasi Kementan, Sotarduga Hutabarat, penanggungjawab kegiatan.
Tak hanya narasumber internal, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rangkaian materi diarahkan untuk mendorong dan mewujudkan harmonisasi perencanaan pertanian dari pusat sampai dengan daerah.
"Kita ingin memberikan rambu-rambu kepada semua pimpinan dan aparatur pertanian, agar saat merencanakan program atau kegiatan, dilaksanakan secara konstruktif dan tidak terjadi tumpang tindih. Kegiatan juga harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengamatan kami, banyak kejadian tindak pidana korupsi didesain sejak perencanaan kegiatan, misalnya mark up anggaran kegiatan dan manipulasi data," jelas Sotarduga.
Baca Juga: Kementan : Asuransi Pertanian Diminati Petani Daerah
Saat ini, pimpinan dan seluruh komponen pertanian, mulai dari pusat sampai daerah dituntut berpartisipasi aktif dalam mencapai visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045. Peran aktif dari seluruh komponen pertanian, diharapkan Sotarduga, dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Kementan sedini mungkin.
Sejak 2009, upaya Kementan untuk mencegah praktik korupsi sudah diimplementasikan oleh Inspektorat Jenderal dengan melaksanakan Pembinaan Tekad Anti Korupsi di lingkungan Kementan. Pembinaan Tekad Anti Korupsi diarahkan pada perubahan secara fundamental dalam program dan layanan pertanian.
"Selama satu dasawarsa, metode dan tema pembinaan dan pembudayaan tekad antikorupsi di Kementan bersifat dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu strategis, serta perubahan arah kebijakan nasional dan internal Kementerian Pertanian untuk menuju lebih baik," tutur Sotarduga.
Upaya Kementan melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi tersebut berbuah positif. Berdasarkan hasil pemeriksanaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK), laporan keuangan Kementan 2015, 2016 dan 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP dicapai kembali oleh Kementan dalam kurun 10 tahun, sejak 2006. Selain itu, pada 2017 dan 2018, Kementan mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai Kementerian Terbaik dalam Pengecahan dan Pengelolaan Gratifikasi.
Baca Juga: Kementan : LKMA Sebaiknya Beli Hasil Panen Petani dengan Harga Wajar
