Infografis
Suara.com - Penanganan TKI deportasi dinilai masih belum terkoordinasi dengan baik antar instansi terkait, sehingga menjadi permasalahan bagi pemerintah di perbatasan.
Seperti yang dialami Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan (BP3TKI) setempat pernah menemukan TKI deportasi dari Negeri Sabah Malaysia yang terkontaminasi paham kelompok bersenjata Abu Sayyaf dari Filipina Selatan.
"Pernah menangani TKI deportasi dari Malaysia sudah terkontaminasi dengan paham radikal dari kelompok Abu Sayyaf Filipina," kata perwakilan BP3TKI Nur Bintang seperti dilansir dari Antara, Rabu (27/3/2019).
Untuk menangani masalah seperti ini, jelas Nur Bintang, dibutuhkan keterlibatan instansi terkait atau pemerintah pusat agar ada langkah antisipasi semakin meluasnya paham radikal bagi TKI di negeri jiran.
Baca Juga: Diduga Lakukan Penistaan Agama, Remaja Ini Ngaku Akun Facebooknya Dibajak
Nur Bintang mengaku pernah menyampaikan usulan kepada Kemendagri agar dibuat kesepakatan antara pemerintah daerah asal dengan Gubernur Kaltara atau Bupati Nunukan dalam penanganan TKI deportasi.
Dikatakannya, BP3TKI selama ini beberapa kali menangani TKI bermasalah yang dideportasi Negeri Sabah baik yang sakit parah, terlantar ataupun mengalami gangguan jiwa.
"Ketika ditanyakan kepada pemerintah daerah asalnya malah tidak mengetahuinya sehingga menjadi beban oleh Pemkab Nunukan," kata Nur Bintang.
Bukan hanya itu, permasalahan TKI di Negeri Sabah belum ada solusi mengatasinya akibat masih banyaknya yang tidak memiliki dokumen atau paspor.
"Sehubungan berbagai permasalahan yang terjadi atau dialami TKI, maka BP3TKI Nunukan menyarankan komitmen bersama aparat atau instansi terkait mengatasinya," sebut Nur Bintang pada dialog dan sosialisasi Tim Kajian Daerah Dewan Ketahanan Nasional RI di Kantor Bupati Nunukan. (Antara)
Baca Juga: Punya Investor Baru, PSIM Yogyakarta Yakin Bisa Promosi ke Liga 1 2020
