Infografis
Suara.com - Pengusaha Erwin Aksa lebih memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pemilu 2019. Terkait itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Jusuf Kalla menyebut Erwin hanya memberitahukan terkait dukungan tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu sebelumnya.
"Ini kan sarana demokrasi, maka sarana demokrasi juga harus dilakukan secara demokrasi pula. Ya, kalau Erwin punya sikap begitu, ya saya hargai sikap itu, walaupun dia tidak minta izin, dia cuman kasih tahu," kata JK di di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Wapres JK mengungkapkan, bahwa saat itu Erwin hanya sebatas memberi tahu kalau dirinya kini mendukung Prabowo - Sandiaga. Apabila Erwin kala itu meminta izin, JK berkelakar tidak akan memberikannya izin kepada Erwin.
"Kalau itu adalah level izin, saya tidak kasih izin," ujarnya sambil tertawa.
Baca Juga: Putra Sulung Wali Kota Risma Diperiksa Polisi soal Jalan Raya Gubeng Ambles
Menurut JK, keputusan Erwin untuk mendukung Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019 ialah atas dasar nilai persahabatan. Diketahui, Erwin dengan Sandiaga sudah lama menjalin persahabatan.
Menurutnya, persahabatan tersebut tidak bisa diganggu apalagi dengan urusan Pemilu yang hanya berjalan lima tahun sekali. Dirinya mencontohkan soal dukungan Partai Golkar yang berbeda. Saat Pemilihan Presiden 2014, Partai Golkar mendukung Capres - Cawapres Prabowo - Hatta Rajasa.
Kemudian Partai Golkar malah berbeda sikap di Pemilihan Presiden 2019 dengan mendukung Capres - Cawapres Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
Karena itu JK menganggap kalau persahabatan Erwin - Sandiaga dinilai lebih penting ketimbang urusan politik yang bisa berubah setiap lima tahun sekali. Dengan demikian JK paham betul jika akhirnya Erwin memutuskan untuk mendukung Sandiaga di Pilpres 2019.
"Karena ingin persahabatannya dengan Sandi ingin langgeng ya silahkan saja, itu demokrasi dan juga memang saya yang mengajarkan bahwa persahabtaan itu penting daripada politik ini," pungkasnya.
Baca Juga: Menteri PPN: Pulau Jawa Krisis Air Bersih Pada 2045
