Infografis
Suara.com - BPN Kritik Keterlibatan Menteri jadi Jurkamnas Jokowi-Maruf Amin
Kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mengkritik keterlibatan sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam kampanye untuk memenangkan Jokowi – Maruf Amin. Terlebih beberapa menteri disebut akan menjadi juru kampanye nasional.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, Fadli Zon menilai terdapat konflik kepentingan kalau menteri-menteri turun ke gelanggang kampanye umum Pilpres 2019.
Ia lantas menyindir Presiden Jokowi yang pernah menyatakan menteri tidak boleh terlibat politik praktis.
Baca Juga: Jalani Perawatan karena Leukemia, Shakira Aurum Dapat Kado dari BLACKPINK
"Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri. Ini saya kira bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi sendiri," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).
Meski sejumlah menteri yang ikut kampanye akan mengajukan cuti, Fadli tetap menyayangkan keputusan tersebut. Ia mengkhawatirkan kinerja kementerian akan terganggu lantaran ditinggal menteri berkampanye.
"Ya bukan khawatir, saya sebetulnya mengimbau harus ada keadilan dan kejujuran dalam kampanye ini, kan komitmennya seperti itu. Jangan melibatkan aparat-aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI jangan dilibatkan, dan juga yang lain-lain. Aparatur birokrasi, menteri-menteri itu kan sama saja, sejalan.”
Untuk diketahui, menteri yang menjadi jurkamnas Jokowi – Maruf Amin di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Baca Juga: Kominfo Tunggu Hasil Kajian MUI Soal Wacana Fatwa Haram PUBG
