Infografis
Suara.com - Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah pusat yang dibawahi Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencapai 65,9 persen. Sebaliknya, sebanyak 29,8 persen responden menyatakan tidak puas.
Hal ini disebutkan dalam hasil survei yang dirilis Charta Politika Indonesia pada Senin (25/3/2019). Dalam rincian terseebut, sebanyak 14,8 persen dari total responden menyatakan sangat puas dan 51,1 persen cukup puas.
Dari angka 29,8 persen yang tidak puas, sebanyak 27,1 persen menyatakan kurang puas dan 2,6 persen tidak puas sama sekali. Sementara jumlah yang tidak tahu atau tidak menjawab 4,5 persen.
"Kepuasan terhadap pemerintahan pusat cukup baik, stabil berkisar pada angka 65,9 persen," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).
Baca Juga: Resmi, Joko Driyono Ditahan Satgas Antimafia Bola
Menurut Yunarto, raihan ini sangat berpengaruh pada pemilihan presiden (pilpres) yang akan digelar 17 April nanti.
Yunarto menganggap pada pilpres yang mempertemukan Calon Presiden (Capres) Petahana Joko Widodo melawan Prabowo Subianto kali ini, merupakan pertarungan incumbent melawan penantang.
Pertarungan persepsi masyarakat yang terjadi disebut Yunanto adalah mengenai evaluasi kebijakan dari Capres petahana, Jokowi.
Jika kubu Prabowo gagal mengubah pandangan terhadap kinerja pemerintah yang baik, maka Jokowi akan memenangkan Pilpres.
"Sekarang pertarungannya incumbent versus penantang temanya mengevaluasi kebijakan incumbent. Kalu persepsi kerjanya dianggap baik dia akan terpilih. Kalau dianggap tidak baik dia tidak akan terpilih," kata Yunarto.
Baca Juga: Kampanye, Sandiaga Janji Jadikan Makam Mbah Priok Tempat Wisata
Sebelumnya, Charta Politika menerbitkan hasil survei Pilpres 17 April mendatang. Hasilnya, elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dengan selisih 18.2 persen.
