Suara.com - Peresmian Moda Raya Terpadu (MRT) yang baru saja dilaksanakan pada Minggu (24/3/2019) pagi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi buah bibir, utamanya bagi mereka masyarakat yang tinggal di Ibu Kota.
Obrolan seputar MRT tak lagi menyoal peresmian dan penggunaan untuk umum pada 1 April mendatang. Tak lagi juga sekadar ibu-ibu beserta anak yang tampak asyik berbagi nasi bungkus di pelataran stasiun sambil duduk lesehan.
Kini masyarakat juga mulai mencari sejarah awal terbangunnya MRT dari mulai ide hingga bisa beroperasi seperti saat ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para gubernur DKI terdahulu, mulai era Sutiyoso hingga yang terkajir Djarot Saiful Hidayat lantaran jasanya untuk mewujudkan MRT sampai pada saat ini.
Baca Juga: Artis Hingga Menteri Kabinet Kerja Ikut Kampanye Jokowi di Banten
Dugaan klaim sepihak oleh Jokowi atas pengoperasian MRT juga mengganggu benak masyarakat yang semakin membangkitkan penasaran. Apakah benar MRT terwujud saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta berdampingan dengan Basuki Tjahaja Purnama per tahun 2012 lalu itu? Atau malah sebaliknya?
Suara.com mencoba menggali informasi terkait siapa Gubernur DKI Jakarta yang memulai mencanangkan pembangunan MRT. Meski pencanangan mulai pada tahun 2012, namun ternyata itu dilakukan di era kepemimpinan sebelum Jokowi dilantik.
Eks gubernur Fauzi Bowo ternyata menjadi orang yang secara resmi mencanangkan persiapan pembangunan MRT pada Kamis (26/4/2012) silam. Kala itu pencanangan pembangunan MRT ditujukan untuk tahap pertama koridor Selatan-Utara sepanjang 15,7 km dari Lebak Bulus-Bundaran HI.
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Aktivis dan pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya melalui akun Twitter @mkusumawijaya.
Pendiri Rujak Center for Urban Studies (RCUS) itu mengatakan Jokowi telah berbohong dengan mengatakan MRT pembangunan MRT adalah keputusan dirinya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat memimpin DKI Jakarta 2012-2017.
Baca Juga: Wahyu Widayat Jati, Calon Kuat Pelatih Timnas Basket Indonesia
"Fauzi Bowo memulai kajian, menanda tangani kontrak dg JICA, siapkan/revisi berbagai aturan yg perlu, membentuk PT MRT, meresmikan persiapan pembangunan. Dari awal dia siapkan itu sampai sekarang jadwalnya tepat, meskipun sempat tertunda krn jokowi masalahkan tarif," tulis Marco seperti dikutip Suara.com, Minggu (24/3/2019).
Dalam sambutannya di Stadion Lebak Bulus, Foke sapaan karib Fauzi Bowo itu merasa lega lantaran bisa membuktikan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan MRT.
Pekerjaan persiapan pembangunan selanjutnya pun dimulai dengan Pemindahan Terminal Angkutan Umum Lebak Bulus, pemindahan Stadion Olahraga Lebak Bulus, pemindahan ultilitas, pelebaran Jalan Fatmawati.
Pekerjaan MRT yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp 17 Triliun itu direncanakan pembangunan fisiknya pada 2013 dan ditargetkan pengoperasiannya pada 2016.
Foke sendiri mengatakan, MRT nantinya dapat menampung hingga 420 ribu penumpang per hari.
Proyek bernilai belasan triliun itu murni dibiayai pemerintah melalui pinjaman luar negeri Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan bentuk kerja sama Government to Government dalam bentuk Special Term for Economic Partnership (STEP loan) dengan bunga pinjaman rendah di bawah satu persen.
Namun pergantian era kepemimpinan DKI Jakarta pada Oktober 2012 membuat proyek MRT yang mulai mulus berjalan di tangan Foke kini mulai menemui kendala. Pada era kepemimpinannya, Jokowi ternyata pernah menunda pembangunan MRT dengan sejumlah alasan.
Dalam berita 'Ini Alasan Jokowi Tunda Lagi Proyek MRT' yang dimuat Tempo pada Rabu (28/11/2012) tertulis beberapa poin yang menjadi alasan penundaan oleh Jokowi yang baru menjabat sebagai gubernur.
Belum adanya penjabaran yang jelas dari PT MRT terkait pembangunan menjadi salah satu alasam yang dikemukakan oleh Jokowi kala itu.
"Buat apa saya memutuskan kalau belum jelas," kata Foke di Jakarta, Rabu (28/11/2012) dikutip dari Tempo.
Kemudian, Jokowi membeberkan kembali beberapa alasan yang mendasari dirinya melakukan penundaan pembangunan MRT.
Menurut Jokowi, penjelasan mengenai mekanisme return of investment yang disampaikan oleh PT MRT Jakarta masih belum memuaskan. Jokowi lantas meminta PT MRT Jakarta untuk memperjelas lagi skema return of investment proyek tersebut.
Selanjutnya ada sejumlah alasan lain seperti kekhawatiran Jokowi mengenai masalah sosial masyarakat seperti yang terjadi di Fatmawati, Jakarta Selatan.
Kemudian masalah pinjaman kepada Jepang, hingga pada masalah pengadaan barang dan jasa dari Jepang yang diminta Jokowi untuk menegaskan apakah besarannya pas di angka 30 persen atau tidak.
Jokowi merasa perlu membangun MRT jalur bawah tanah lantaran ia menilai proyek tersebut merupakan pembangujan yang bersifat jangka panjang.
Terakhir, tertundanya pembangunan MRT di era Jokowi karena ia juga meminta kajian kembali terhadap besaran subsidi yang akan diberikan, memgingat jumlahnya yang begitu banyak.