2. Meminta agar perkara ini diselesaikan segera dan situs suarausu.co kembali bisa diakses.
3. Meminta pihak rektorat USU berpedoman pada UU No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang mengatur penyelenggaraan universitas dilaksanakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Mengharapkan pemadaman situs seperti ini tidak terulang kembali.
5. Mendesak kepada Dewan Pers turut andil dalam penyelesaian kasus ini mengingat Persma termasuk dalam kuadran ke dua yang merupakan pengelompokan media yang tak terverifikasi di Dewan Pers, namun isi
beritanya memenuhi standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (positif dan terpercaya).
Baca Juga: Keluarga dari Padang akan Dampingi Zul hingga Pulih di Selandia Baru
6. Menolak pencabutan penerbitan Suara USU sebagai Persma yang sudah berdiri sejak 1 Juli 1995 dan sampai saat ini merupakan satu-satunya UKM yang mengelola bidang penerbitan dan pers di USU.