Infografis
Suara.com - Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo - Sandiaga, Moh Nizar Zahro menilai seharusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten tidak terburu-buru memecat enam guru yang berpose dua jari sambil menunjukkan stiker Prabowo - Sandiaga. Menurutnya, BKD Banten harus melihat latar belakang alasan para guru tersebut sampai nekat menunjukkan arah dukungannya di Pilpres 2019.
Dia menilai alasan para guru honorer itu nekat berpose dua jari di area sekolah karena kecewa dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Janji Jokowi yang akan mengangkat para guru honorer menjadi anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata harus melewati Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum tentu bisa meloloskan seluruh guru honorer karena ujiannya yang sulit.
"Kenekatan tersebut dipicu kekecewaan terhadap Presiden Jokowi. Mereka adalah korban janji palsu Jokowi. Janjinya diangkat PNS, nyatanya diberi PPPK, itupun harus melalui ujian yg sulit," kata Nizar saat dihubungi wartawan, Jumat (22/3/2019).
Nizar melihat apa yang dilakukan para guru honorer itu masih wajar karena melihat guru-guru honorer itu menaruh harapan kepada Prabowo - Sandiaga yang berjanji akan menaikan status guru honorer menjadi pegawai ASN. Nizar menilai tidak ada maksud dari guru honorer tersebut untuk melanggar Undang-Undang Pemilu.
Baca Juga: Rommy: Saya Kena OTT karena Banyak Followers di Media Sosial
"Mestinya alasan kemanusiaan tersebut juga dipertimbangkan oleh BKD sebelum main pecat. Istilahnya mereka hanya nakal untuk mencari perhatian. Tidak ada niat ingin melanggar ketentuan UU Pemilu," pungkasnya.
Sebelumnya, viral sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten berfoto dengan pose 2 jari yang menjadi ciri khas para pendukung Prabowo - Sandiaga. Foto PNS dukung Prabowo - Sandiaga itu beredar di media sosial.
Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Komarudin menyebut enam PNS itu tercatata sebagai guru honorer di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Dia pun mengakui jika enam guru honorer itu tak lagi bekerja sejak dipecat pada Rabu (21/3/2019) lalu.
"Betul," kata Komarudin saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).
Baca Juga: Heboh Mobil Berpelat TNI Diduga Bawa Logistik Prabowo-Sandi, Ini Kata BPN
