Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut lembaga-lembaga survei politik di Indonesia sebagai predator demokrasi.
Sebab, banyak lembaga survei yang juga merangkap sebagai konsultan politik. Hal tersebut disayangkan, karena lembaga-lembag survei menjadi tidak independen dan justru membawa misi kepentingan politik tertentu.
"Inilah yang membuat lembaga survei itu sebetulnya merupakan... tidak semuanya ya, tapi bisa jadi predator demokrasi, presdator politik karena mereka ini jadi mafia," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Lembaga Survei, Realita atau Rekayasa' di DPR RI, Kamis (21/3/2019).
Lembaga-lembaga survei menjadi mafia atau predator demokrasi karena memublikasikan hasil survei yang bukan berdasar pada fakta sebenarnya.
Baca Juga: Sekjen DPR Dicecar KPK Terkait Dokumen Risalah Rapat Komisi XI dan Banggar
“Melainkan memberikan hasil survei seusia yang diminta oleh si pemesan. Mereka bekerja hanya sesuai kontrak politik yang sudah disepakati,” tukasnya.
Selain itu, Fadli juga menyoroti soal tertutupnya lembaga survei mengenai sosok si pemesan. Padahal, tak masalah kalau ada survei pesanan kalau sosok itu turut diakui dan dipublikasikan oleh lembaganya.
Cara seperti itu biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga survei di luar negeri, sehingga masyarakat bisa memahami maksud hasil survei tersebut.
"Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah predator demokrasi, teroris dalam demokrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Gigitan dan Napas Wati Tak Mampu Tolong Nyawa Suami di Pohon Pepaya
