Infografis
Suara.com - Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto bersama-sama dengan istri dan dua anaknya didakwa menyuap empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) senilai Rp 4,1 miliar dan 38 ribu dolar Amerika Serikat.
Empat pejabat Kementerian PUPR yang terbukti menerima suap terkait kasus proyek Penyediaan Air Minum (SPAM) yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin, dan PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWK).
"Terdakwa memberikan uang keseluruhan berjumlah Rp 4.131.605.000 kepada empat pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata Jaksa KPK Feby Dwiyandospendy di saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).
Feby merinci uang suap yang diberikan Budi Suharsono kepada empat pejabat PUPR, untuk Anggiat sebesar Rp 1,3 miliar dan 5 ribu dolar AS, Meina Woro sebesar Rp 1,4 miliar dan 23 ribu dolar Singapura, Donny Sofyan sebesar Rp 150 juta, dan Teuku Mochamad sebesar Rp 1,2 miliar dan 33 ribu dolar Singapura.
Baca Juga: Tiket Pesawat Mahal, Lion dan Garuda Diduga Biang Keroknya
Kemudian Feby menuturkan, uang suap tersebut untuk memperlancar pencairan anggaran dalam kegiatan proyek SPAM. Budi dibantu oleh tiga terdakwa lainnya yakni Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT. TSP Irene Irma, dan Direktur PT. TSP Yuliana Enganita Dibyo.
"Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatanya, yaitu supaya Anggiat, Meina, Donny, dan teuku Mochammad selaku PPK tidak mempersulit pengawasan proyek sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan Satuan kerja SPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Pemukiman Pusat Direktorat Cipta Karya Kementrian PUPR yang dikerjakan oleh PT WKE dan PT TSP," kata Feby
Budi didakwa oleh jaksa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b serta pasal 13 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
