Infografis
Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto mengklaim rencana pemberian gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa merupakan aspirasi dari masyarakat desa atas perhatian besarnya terhadap pembangunan desa.
"Seluruh gelar itu dari rakyat, berbeda dengan zaman Pak Harto yang dimobilisasi dalam gelar Bapak Pembangunan," ujarnya saat mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/3/2019).
Menurut Hasto, Jokowi merupakan Presiden RI yang pertama kali memberikan perhatian nyata dalam bentuk dana desa.
"Kan pertama kalinya bagaimana Pak Jokowi menaruh perhatian yang begitu besar pada pembangunan desa, desa sebagai pusat pertumbuhan," tuturnya.
Baca Juga: Tiga Guru Jalan Kaki Tembus Hutan Demi Bujuk Murid Kembali Sekolah
Hasto mengemukakan seluruh desa bergerak mengatasi penyebab terjadinya ketidakadilan ekonomi.
Sementara itu, Hasto mengomentari kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia menyebut BPN memang hanya bisa mengritik pihak Jokowi - Maruf dan tidak pernah memiliki opsi alternatif untuk disodorkan.
"Tugas BPN kan selalu memberikan kritik karena tidak punya opsi-opsi alternatif terhadap program-program Jokowi. Mereka bisanya hanya memberi tambahan plus, BPJS plus..."
Anggota Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria menilai rencana pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sarat kepentingan politik.
Riza menyebut pemberian gelar kepada Jokowi menjelang pemungutan suara di Pemilu 17 April 2019 merupakan bagian dari kampanye.
Baca Juga: Sheryl Sheinafia Rilis Lagu Setia Ciptaan Guruh Sukarnoputra
Sebelumnya beredar undangan berlogo dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa yang ditujukan untuk kepala desa seluruh Indonesia.
