Infografis
Suara.com - Tertangkapnya mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy menuai berbagai tanggapan dari para tokoh bangsa. Salah satunya adalah mantan Ketua MK Mahfud MD. Mahfud menilai, jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama harus diusut tuntas.
Menurut dia, indikasi jual beli jabatan di lingkungan Kemenag dinilai sudah sangat parah. Bahkan ia menyebut sejumlah indikasi jual beli jabatan untuk pemilihan rektor hingga kepala kantor wilayah atau kanwil. Hal itu dikatakan Mahfud MD saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club TV One bertemakan 'OTT Romy, Ketua Umum PPP: Pukulan Bagi Kubu 01?' yang ditayangkan pada Selasa (19/3/2019) malam.
"Jual beli jabatan, untuk UIN itu ada kasus yang sangat luar biasa, itu Profesor Andi Faisal Bakti dua kali menang pemilihan rektor di UIN, tidak diangkat," ujar Mahfud MD.
Ia menjelaskan, Andi Faisal Bakti awalnya terpilih menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Makassar. Namun setelah terpilih dan menang, tiba-tiba dibuat aturan baru, bahwa yang boleh menjadi rektor di UIN Makassar adalah mereka yang sudah tinggal di 6 bulan terakhir.
Baca Juga: Korupsi Jerat Partai Bersimbol Islam, Rhoma Irama: Ini Menyakitkan!
Persoalannya, Andi Faisal Bakti yang merupakan dosen UIN Makassar, tetapi dia pindah ke Jakarta karena sesudah pulang dari Kanada dia pindah tugas ke Jakarta.
"Dan aturannya bahwa harus 6 bulan itu dibuat sesudah dia (Andi Faisal Bakti) menang, dibuat tengah malam, tidak dilantik," kata Mahfud.
Merasa ada yang ganjil, oleh Mahfud MD, Andi Faisal Bakti diajak untuk menempuh jalur hukum lewat pengadilan. Oleh hakim dinyatakan menang dan inkrah.
Perintah pengadilan Andi Faisal Bakti harus dilantik, tapi tidak dilantik, malah diangkat rektor lain.
"Andi Faisal Bakti ini seorang pegawai negeri, sehingga ya sudah, tidak melawan, begitu," ujarnya lagi.
Baca Juga: Geledah Kantor Kemenag Gresik, Petugas KPK Dikawal Polisi Bersenjata
Berselang kemudian, tahun 2018 Andi Faisal Bakti ikut pemilihan rektor lagi. Kali ini dia menang di pemilihan Rektor UIN Ciputat, Jakarta.
Menurut Mahfud, hingga Selasa malam, dirinya mendapat informasi bahwa mahasiswa-mahasiswa di UIN Ciputat ini sedang demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah yang mempertanyakan kenapa ada pemilihan rektor yang tidak disosialisasikan cara pemilihannya.
"Saya tidak tahu apakah ini benar atau memprovokasi karena saya sedang bicara di sini, bisa dicek sekarang mereka demo, mahasiswa ini," katanya.
Diminta Rp 5 Miliar
Masih dalam acara ILC itu, Mahfud bahkan menyebut, Andi Faisal Bakti sempat didatangi seseorang dan meminta Rp 5 miliar agar dirinya bisa terpilih dan dilantik menjadi rektor.
"Andi Faisal Bakti ini orangnya masih ada, dan dia pernah didatangi orang dimintai Rp 5 miliar untuk jadi rektor. Saya dengar dari orang lain, pak Jasin (mantan Sekjen Kemenag) dengar dari orang, mungkin dia dengarnya dari pak Andi Faisal Bakti. Cuma pak Jasin agak halus, gak nyebut nama. Saya sebut namanya biar tidak dianggap ini gosip," ungkap Mahfud.
Kasus di Yogyakarta dan Lampung
Tidak sampai di situ, Mahfud kembali membongkar kasus lain. Kali ini kasus pemilihan Kepala Kanwil Kemenag Yogyakarta.
"Yang kedua kasus dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus penggantian Kepala Kanwil Kemenag, namanya pak Lutfi. Pak Lutfi ndak pernah lapor ke saya, tapi saya adalah Ketua Dewan Penasihat Gubernur DIY, jadi saya tahu kasus-kasus ini masuk laporannya kepada saya, karena saya adalah Ketua Dewan Perwojo di Jogja," ungkap Mahfud.
Ia menjelaskan, Lutfi adalah sosok kepala Kanwil Kemenag yang sangat disayangi warga Jogja dan pemerintah, orangnya tawadu dan anti radikalisme. Tiba-tiba dia dipindah, padahal baru satu tahun empat bulan menjabat dipindah ke Jakarta.
Padahal menurut undang-undang ASN, kata Mahfud, minimal dua tahun baru boleh pindah dari jabatannya, memang dua tahun.
"Lalu ketika ditanya, katanya diperlukan oleh Menteri Agama. Orang mengatakan bahwa ini 'dibuang' dan memang ternyata betul. Penggantinya siapa pak, penggantinya itu terus terang malah orang yang dari luar malahan. Yang tidak pernah ikut-ikut ngurus di Depag. Kita dari Jogja termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono mengirim surat mendukung seorang yang namanya Doktor Wardoyo," ujarnya lagi.
Menurut Mahfud, Doktor Wardoyo adalah pembantu Rektor II UIN Yogyakarta. Seorang doktor lulusan luar negeri, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus, karirnya dibangun dari bawah.
"Namun tiba-tiba masuk orang luar yang, minta maaf, lulusan S2 swasta, yang kuliahnya akhir pekan, kan ada sekolah akhir pekan, hanya hari Sabtu," ucap Mahfud.
"Yang tidak dikenal tiba-tiba masuk dan nangkring di situ. Kalau ditanya Kementerian Agama, gimana itu, ya sesuai prosedur, persoalannya bukan prosedur," imbuh dia.
Lagi-lagi, Mahfud MD membongkar borok di Kemenag lainnya. Kali ini adalah pemilihan Rektor IAIN di Lampung.
"Pak Samsuar (rektor IAIN Lampung terpilih) diperlakukan yang sama. Dia satu-satunya memenuhi syarat dan terpilih rektor di situ. Tetapi menurut aturannya PMA 68 itu, calonnya harus tiga, padahal tidak ada di situ tiga orang memenuhi syarat. Didatangkan dari luar dengan maksud untuk formalitas," ujar dia.
"Ternyata terpilih betul, padahal tidak tahu ini, dulu pak Andi Faisal Bakti dari luar gak bisa. Sekarang orang dari luar disuruh masuk," katanya lagi.
Banyaknya fakta yang terjadi di lingkungan Kemenag itu, Mahfud menilai masalah itu harus benar-benar diungkap dan ditelusuri secara jelas dan tuntas. Ia juga meminta pihak Sekjen dan Kepala Biro Kepegawaian di Kemenag harus diperiksa.
Sebab dua posisi jabatan itu dinilai Mahfud memiliki peran amat penting dalam pergeseran jabatan di Kemenag.
"Entah ada korupsinya, entah tidak, tapi pasti lewat mereka semua," kata Mahfud.
