Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengancam akan menindak tegas kepada orang-orang yang mencoba menghalang-halangi proses penyidikan dalam kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Sebab, bila ada pelaku yang kedapatan mengintervensi saksi-saksi atau menghilangkan barang bukti dalam kasus ini, terancam akan dikenakan sanksi pidana.
"Jangan sampai ada upaya pihak-pihak tertentu misalnya untuk mengumpulkan atau menghubungi atau mencoba mempengaruhi saksi-saksi yang mengetahui perkara ini. Karena Kalau ada upaya mempengaruhi saksi apalagi menghilangkan barang bukti beresiko pidana pasal 21 Undang- Undang hukum tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).
Terkait penyidikan kasus ini, Febri meminta agar seluruh pihak yang diperiksa dalam kasus suap tersebut bisa bersikap kooperatif terutama dalam hal memenuhi undangan pemeriksaan dari penyidik KPK.
"Harapannya semua pihak kooperatif dalam penanganan perkara ini agar prosesnya bisa kami letakkan hanya sebagai sebuah proses hukum sesuai aturan yang berlaku," ujar Febri
Baca Juga: Tembus 100 Besar Asia, Peringkat Persija Salip Klub Eks Pemain MU
Dalam kasus suap jual beli jabatan, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 180 juta dan 30 Ribu dolar Amerika Serikat saat menggeladah di ruang kerja Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, Senin (18/3/2019) kemarin. Sejumlah dokumen juga turut disita KPK di ruangan Lukman.
Selain kantor Kemenag, KPK juga turut menggeledah bekas ruang kerja Romahurmuziy di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di ruangan itu, KPK menyita sejumlah dokumen terkait jabatan Rommy saat masih menjadi Ketua PPP. KPK juga menggondol barang bukti laptop saat menggeledah kediaman Rommy di Condet, Jakarta Timur.
Kasus jual beli jabatan itu terungkap setelah KPK menangkap Rommy di Surabaya, Jawa Timur. Selain Rommy, KPK juga membekuk
Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Romi dari Muafaq dan Haris dalam memuluskan jabatan mereka untuk menjadi pejabat di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur. Kini, ketiga orang yang ditangkap itu sudah berstatus tersangka.
