Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Agama dalam kasus suap jual beli jabatan yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
"RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementeriaan Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).
Selain Rommy, KPK juga menetapkan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tersangka.
Setelah politikus yang akrab disapa Rommy itu diamankan KPK dalam OTT di Surabaya, Jawa Timur kemarin, KPK juga langsung melakukan penyegelan kantor Kementerian Agama.
Baca Juga: Seluruh Penumpang Helikopter yang Jatuh di Tasikmalaya Selamat
Ruang kerja Menteri Lukman Hakim Saefudin dan ruang kerja Sekretaris Jenderal M. Nur Kholis turut disegel KPK.
Laode menuturkan, penyegelan terhadap ruang kerja dua pejabat tinggi di Kemenag, tak menutup kemungkinan ada sejumlah bukti - bukti yang terkait dalam kasus jual beli jabatan.
"Karena kami menduga, tim penyidik dan penyelidik menduga di dalam situ ada bukti-bukti yang bisa terus mendukung ungkap kasus secara tuntas," tutup Laode.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Rommy dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan jabatan mereka sebagai pejabat di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur.
Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Rommy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Temui Purnawirawan TNI dan Polri, Prabowo Ceritakan Sosok Ujang Hidayat
Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
