Infografis
Suara.com - Rocky Gerung, intelektual sekaligus aktivis politik, menyindir wacana Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Capres petahana Jokowi. Janji itu dinilai Rocky sebagai upaya untuk menaikan elektabilitas Jokowi.
Rocky menilai, ide kartu tersebut merupakan hal yang absurd dan tak masuk akal karena negara tak mampu membiaya para pengangguran.
Apalagi, kata dia, sebelumnya negara di era pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan banyak kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Ratusan juta penganggur akan dibiayai negara. Uangnya dari mana? Mencuri dari mana? Seluruh tuyul di Jawa Tengah kalau dikumpulkan ogah untuk mencuri itu, karena terlalu banyak yang mesti dicuri,” ujar Rocky saat menjadi narasumber acara Forum Pikiran, Akal, dan Nalar dengan tajuk ”Partai Politik: Diantara Pileg & Pilpres” di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (13/3/2019).
Baca Juga: Yuk, Intip Fitur-fitur Baru dalam Android Q
Rocky menilai, Kartu Pra Kerja itu tidak akan meningkatkan elektabilitas Jokowi. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah paham janji itu hanyalah sebuah pencitraan.
“Saya kira masih ada satu kartu di kantong beliau. Namanya kartu pra dungu. Dan jangan kartu itu dibagikan, karena dia akan pakai sendiri kartu itu,” ujar Rocky seperti diberitakan Semarangpos.com—jaringan Suara.com.
Selain menyoroti Kartu Pra-Kerja, Rocky Gerung juga menyindir kegagalan pencitraan yang dilakukan capres petahana terkait pembebasan TKI, Siti Aisyah.
Siti yang semula ditahan Pemerintah Malaysia atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, kakak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Namun, Siti akhirnya dibebaskan Pemerintah Malaysia setelah dianggap tidak bersalah.
Pembebasan Siti diklaim pendukung Jokowi sebagai keberhasilan lobi atau intervensi Pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Barcelona Bantai Lyon, Peran Messi Tak Terbantahkan
Namun, hal itu justru dibantah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, yang menyatakan tidak ada intervensi dari pemerintah negara lain, termasuk Indonesia.
