Infografis
Dalam 10 tahun perjalanan reformasi birokrasi indonesia, telah dicapai peningkatan penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel dan transparan, e-government yang semakin massif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.
Mencermati era revolusi 4.0, maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kemenpan - RB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi.
Di bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Pada 2017 dan 2018, direkrut 275 ribu formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).
Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karier dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional. Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten dan kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas.
Baca Juga: Klaim Diprioritaskan Jadi ASN, Menpan RB: THL Pertanian Tak Perlu Risau
Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun dan sudah mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.
Indonesia mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7 persen, dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra.
Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus pada outcome pembangunan daerah dan nasional.
“Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” tegasnya.
Perkembangan harapan publik tentang pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat dan negara.
Baca Juga: Tak Lulus CPNS 2018? Jangan Khawatir Ada Kebijakan Menpan RB Ini
Ribuan inovasi dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya. Inovasi sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menanggulangi endemi malaria.
