Infografis
Suara.com - Sekretaris Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Hanafi Rais meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU cepat mengklarifikasi secara terbuka terkait temuan pihaknya mengenai masih adanya 17,5 juta nama dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang belum tervalidasi dan kurang objektif.
Hanafi menyampaikan langkah perwakilan BPN Prabowo - Sandiaga yang mendatangi Kantor KPU RI pada Senin (11/3/2019) untuk melaporkan adanya temuan DPT tidak wajar dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"DPT yang kami temukan kurang objektif, banyak ganda, dan banyak keanehan maka KPU harus memberi penjelasan sesuai aturan UU yang ada," kata Hanafi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/3/2019).
BPN mendapati banyak temuan terkait DPT yang tidak wajar di Pilpres 2019. Sehingga perlu diklarifikasi KPU RI dan kalau perlu akan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Menurut dia, data pemilih menjadi unsur paling penting dalam demokrasi sehingga tidak boleh ada kecurangan dan tidak boleh ada manipulasi.
Baca Juga: Amien Rais: Tak Cuma Agum Gumelar, Prabowo Juga Tahu Tragedi Mei 98
"Orang mengatakan kecurangan sudah terjadi, kami tidak ingin adanya kesan seperti itu. Karena itu kami harap KPU bisa mengklarifikasi secara benar terkait DPT Pilpres 2019," ujarnya.
Dia menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu harus netral, independen, dan hanya bekerja berdasarkan ketentuan UU saja, tidak berdasarkan kepentingan lain.
Menurut dia, BPN Prabowo-Sandi akan menerima kalau nanti berdasarkan penjelasan KPU memiliki dasar dan meyakinkan, namun kalau tidak, maka ada prosedur lain yaitu melaporkannya kepada Bawaslu untuk menyelesaikan terkait sengketa DPT tersebut.
"Kami memang selama ini memiliki fokus pada persoalan DPT agar pemilu berjalan jujur dan adil. Kami selama ini diberikan ruang oleh KPU seperti mengatur kampanye dan debat pilpres," katanya pula.
Dia mengatakan upaya perbaikan DPT itu bukan bentuk delegitimasi kepada KPU RI, namun justru ingin menguatkan lembaga tersebut agar sebagai penyelenggara pemilu bersikap jujur dan adil.
Baca Juga: Dahnil: Prabowo Peringati Aparat Pengaman Kasar ke Rakyat yang Ingin Dekat
Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta partai politik koalisi melaporkan temuan DPT tidak wajar Pemilu Presiden 2019.
