Infografis
Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini adalah membangun Sistem Pemerintahan Berbasi elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga.
"Melalui SPBE, kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi, agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelasnya.
Syafruddin mengakui, dalam menjalankan reformasi birokrasi banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana. Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja.
"Ini menjadi kritikan teman-teman daerah, dimana di beberapa daerah, gubernur dan wakil gubenurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.
Baca Juga: Kemenpan - RB Minta BNN Buka Layanan di Mal Pelayanan Publik
Syafruddin menegaskan, kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya daripada kepentingan kelompok, individu maupun partai.
"Tapi Alhamdulillah, sekarang sudah mulai ada perbaikan, soliditas mulai tumbuh. Saya optimistis, kita semua sebagai anak bangsa dapat menyelesaikan ini dengan baik," jawabnya.
Syafruddin juga menjelaskan strategi yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan integritas ASN, yang dimulai dari tahap awal, yaitu saat rekrutmen, yang dilakukan dengan sangat transparan. Setiap warga negara yang ingin menjadi ASN harus melalui serangkaian ujian yang telah disiapkan oleh pemerintah.
"Jadi sudah tidak ada lagi pengangkatan, semua tes. Bahkan guru honorer saja kita tes dan hasilnya kemarin sangat baik," tegasnya.
ASN adalah aset negara agar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Syafruddin mengatakan, reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini dapat berhasil, karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anak bangsa. Indonesia sudah pada jalur yang tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
Baca Juga: Kemenpan-RB Serap Masukan untuk Hasilkan Kebijakan Tepat
