Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Fahri Hamzah, mengaku kecewa dengan tindakan polisi lantaran tak mengeluarkan izin konser solidaritas Dewa 19 All Star. Buntut dari pembatalan konser itu, Fahri menuding pembatalan konser Dewa 19 All Star yang dilakukan aparat kepolisian berkaitan dengan kepentingan politik, jelang Pilpres 2019.
Dia pun menjelaskan, rencana konser itu digelar untuk kegiatan amal dan memberikan dukungan moral kepada Ahmad Dhani, pentolan Republik Cinta Manajemen dan Dewa 19 yang kini mendekam di penjara atas kasus ujaran kebencian. Diketahui, konser itu rencananya akan dihadiri Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.
“Saya dengar tadi dari panitia sudah lama minta izin yang seharusnya diberikan izin cepat. Setahu saya saudara Sandiaga Uno juga datang pengen nonton doang memberi support kepada teman-teman Dewa, karena ini istikharah untuk secara moral membantu salah seorang tokoh utama yang sekarang sedang ada masalah hukum. Oleh sebab itu, kita juga cukup prihatin dengan kejadian malam ini (pembatalan Konser Dewa 19),” kata Fahri saat datang ke lokasi konser di Grand City Convention and Exhibition Hall, Surabaya, Minggu (10/3/2019).
Tak hanya itu, tindakan yang dilakukan kepolisian dinilai terlalu berlebihan dalam membatalkan rencana konser. Di mana, di dalam gedung itu pihak kepolisian juga membawa anjing pelacak, serta dianggap mematikan beberapa fasilitas di lokasi konser.
Baca Juga: Obat Patah Hati, Manfaat Tersembuyi dari Olahraga Yoga
“Saya kira tidaklah seharusnya demikian, karena kita adalah negara warga negara yang baik dan sudah membuktikan diri sebagai warga negara yang baik. Bangsa kita sudah hidup di alam demokrasi lebih dari 20 tahun, dan selama 20 tahun warga negara telah menunjukkan sebagai warga negara yang baik,” kata Fahri seperti dikutip Beritajatim.com
Lantaran merasa ada kepentingan politik, Fahri pun mengaku kecewa dengan tindakan kepolisian yang sudah tidak profesional. Ia menganggap ada juga pejabat-pejabat atau oknum dari partai politik petahana yang menggunakan aparat hukum untuk menghadang kegiatan kompetitor politik.
