Infografis
Untuk menjadi upper middle beraucracy, penerapan e-government di setiap lini pemerintahan merupakan keharusan.
"Kalau tak menjalankan, jangan harap orang akan bilang upper middle income dan upper middle beraucracy,” tegasnya.
Perbaikan kinerja para birokrat akan berujung pada optimalisasi pelayanan publik. Dalam pengembangan pelayanan publik, Bambang mengatakan, peran Kemenpan-RB adalah manajemen talenta, mulai dari rekrutmen, pelaksanaan sistem merit, pelatihan, hingga jenjang karir yang menunjang kenaikan kualitas pelayanan.
"Pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial harus dengan ASN yang profesional," ucapnya.
Baca Juga: Menteri PANRB: 362 Pemda Sudah Ajukan Usulan Kebutuhan PPPK
ASN profesional juga perlu didukung oleh kematangan institusi yang menaunginya. Salah satu faktor yang menghambat pematangan institusi adalah kurangnya koordinasi antar unit.
Bambang menegaskan, faktor pengembangan SDM dan kematangan institusi berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenpan-RB.
"Ke depan, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, penguatan regulasi dan kedua, terkait kelembagaan, adalah kejelasan peran dan wewenang kementerian dan lembaga," pungkasnya.
